Dukungan Untuk Din Syamsuddin Yang Dicap Radikal Terus Mengalir 

RN - Dukungan untuk Din Syamsuddin terus mengalir. Dukungan ini adalah bagian dari penolakan lantaran Din dicap radikal. 

Dalam petisi online, sekitar 13 ribu orang sudah mendukung mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Petisi yang dimuat di laman change.org itu telah ditandatangani 12.954 orang hingga Senin (15/2/2021) pukul 07.05 WIB. 

Targetnya 15.000 orang turut berpartisipasi. Petisi online itu dibuat oleh seseorang bernama David dan ditujukan kepada GAR-ITB. Dalam deskripsi petisi, disebut bahwa tudingan Din radikal adalah tindakan yang absurd dan tidak masuk akal.

Pembuat petisi juga menulis beberapa pendapat tokoh, seperti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Azyumardi Azra, tentang sosok Din.

"Pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara objektif dan adil. Dengan begitu, dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isu sosial politik," dikutip dari petisi tersebut.

Din sebelumnya dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB. Din dinilai telah pelanggaran yang substansial atas norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Untuk diketahui, Din Syamsuddin saat ini masih tercatat sebagai ASN dengan jabatan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan status di ITB sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA).

GAR ITB mengklaim didukung 2.075 alumni ITB untuk melaporkan Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Oktober 2020. Jumlah pendukung pelaporan dan identitasnya tercantum dalam dokumen pelaporan setebal 37 halaman tersebut.

Kemudian, beredar surat dengan kop KemenPAN-RB yang menyatakan aduan itu dikoordinasikan dengan Tim Satgas Penanganan Radikalisme. Setelahnya, pembelaan untuk Din Syamsuddin pun berdatangan, termasuk melalui petisi online.

Merespons aduan itu, Ketua KASN Agus Pramusinto menyatakan telah melimpahkan laporan dugaan radikalisme itu ke Kementerian Agama (Kemenag). Aduan itu juga diteruskan ke Satuan Tugas Penanganan Radikalisme ASN.

Sementara itu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan tidak akan memproses laporan itu.