Soal Korupsi Sarana Jaya, Pras Tak Boleh Ujug-Ujug Salahkan Anies

RN - Direktur Eksekutif Pilar Institute, Budi Kurniawan mengatakan, korupsi lahan pada Perumda Sarana Jaya tidak berdiri sendiri. Ia pun meminta KPK untuk memeriksa semua yang terlibat di Kebon Sirih.

"Sebabnya pasti karena krisis integritas para pejabat, termasuk di DPRD DKI, kan dari perencanaan hingga pengesahan pasti menempuh perjalanan panjang, engga ujug-ujug, juga engga berdiri sendiri," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/3/2021).

"Jadi tidak bisa ketua DPRD melimpahkan tanggung jawab hanya kepada Gubernur, karena juga tidak ujug-ujug Pras sebagai ketua Banggar saat itu mengesahkan tanpa mendalami," sambungnya.

BERITA TERKAIT :
Relawan Anies Di Kota Bekasi Siap Gembosi Jago PKS, Di Jakarta Kapan Nih?

---

Pelantikan Prabowo Bakal Dihadiri Ganjar Dan Anies, Tensi Politik Bakal Aman Dan Sejuk

---

Budi mengungkapkan, Komisi B DPRD DKI sebagai mitra kerja Sarana Jaya pastinya tahu betul skema pengadaan lahan Pondok Ranggon tersebut. Menurutnya, pemeriksaan KPK semestinya tidak hanya menyasar ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi atau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan semata. Namun, lanjutnya, KPK juga harus bisa menggali kasus ini lebih dalam baik di DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI hingga pihak swasta terkait.

"Perencanaan, penganggaran dan pengawasan sampai nantinya disetujui dan disahkan oleh ketua Banggar, pasti Komisi B mengikuti, engga mungkin engga tahu, kan itu tugasnya dia (Komisi B) sebagai Dewan," ungkapnya.

"Sarana Jaya itu kan sangat jarang mendapatkan penanaman modal (PMD) yang besar. Dalam pengajuan PMD ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta periode sebelumnya patut untuk turut diperiksa. Karena sejak Yoory diangkat jadi Dirut, Sarana Jaya mulai dilirik untuk mendapatkan tambahan PMD," lanjutnya.

Dalam pemberitaan Koran Tempo 10 Maret, disebutkan pada 14 November Sarana Jaya mendapat Penyertaaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp285 miliar. Namun ketika rapat Badan Anggaran (Banggar) selanjutnya yang dipimpin Prasetio, PMD itu malah naik menjadi Rp1,285 triliun.

Terpisah, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Rico Sinaga mengatakan, krisis integritas tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, krisis integritas menurutnya menjadi fenomena di setiap lingkaran kekuasaan.

"Krisis integritas itu bukan hanya DKI saja, semuanya terjadi, permufakatan untuk berbuat jahat seperti korupsi baik dilakukan sendirian maupun bergerombol, itu juga karena Diss Integritas," kata Rico.