Resmikan IPS Forum, Jusuf Kalla Menilai Birokrasi Sering Menghambat Pelayanan Publik

RADAR NONSTOP - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (7/11). Dia memimpin opening ceremony kegiatan tersebut dan menyinggung terkait entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik lebih mudah dan cepat.

Dalam sambutannya itu, JK menjelaskan hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dalam dunia usaha.

“Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ujar Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (7/11).

Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth.

“Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering memperumit dan memperlambat pelayanan birokrasi. Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” jelasnya

Lanjutnya mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan.

“Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” tandasnya

Diketahui IPS Forum adalah forum internasional mengenai pelayanan publik yang digagas dan diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 5.000 peserta undangan dari seluruh dunia.

Kegiatan IPS sendiri menampilkan 40 inovasi pelayanan publik Indonesia pada 7-8 November 2018. Sebanyak 40 inovasi layanan publik ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN-RB 636/2018 tentang Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.