Ngotot Ingin Interpelasi Anies, PSI Wara Wiri Cari Dukungan Dewan

RN - Meski sempat dibantah Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono terkait wacana interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakartaz Anies Baswedan, namun Partai di bawah komando Giring Nidji ini nampaknya berkeras ingin meminta keterangan Gubernur DKI terkait Formula E tersebut .

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Victor Sianipar mengatakan, dirinya memerintahkan anggotanya di DPRD DKI untuk mengumpulkan tanda tangan sebagai syarat pengajuan hak interpelasi Formula E. 

"Dokumennya sedang dibawa keliling untuk anggota legislatif kita tanda tangan," ujar Victor kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/8/2021).

BERITA TERKAIT :
Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui

---

Tom Lembong Seret Mantan Mendag, Kejagung Sepertinya Masuk Angin?

---

Sebelumnya, Wacana menginterpelasi Gubernur DKI Anies Baswedan muncul dari anggota Fraksi PDIP, Johny Simanjuntak. Dia merasa dewan layak mengajukan hak interpelasi lantaran Formula E masuk dalam isu strategis daerah 2021-2022.

Lantas saat itu, Michael mengatakan mendukung rencana tersebut. Menurutnya, pengumpulan tanda tangan dari delapan anggota PSI di DPRD DKI adalah bentuk keseriusan mereka mengajukan hak interpelasi.

"Bolanya sekarang ada di partai lain mau maju atau tidak," kata Michael.

Untuk mengajukan hak interpelasi diperlukan setidaknya dukungan dari dua fraksi dengan total anggota 15 orang. Michael mengatakan suara PDIP dan PSI sudah mencukupi syarat interpelasi Formula E. Anggota Fraksi PDIP totalnya 25 orang.

Meski begitu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membantah klaim Fraksi PSI bahwa partainya sepakat untuk mengusulkan hak interpelasi dewan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bahkan, kata Gembong, Fraksi PSI sampai saat ini belum berkomunikasi secara resmi membahas usulan hak interpelasi tersebut.

"Kita belum sampai tahapan interpelasi. Komunikasi pun belum. Ya, boleh-boleh saja dia mengklaim begitu. Tetapi, sikap resmi Fraksi PDIP kan otonomi Fraksi PDIP, bukan PSI yang menentukan," kata Gembong pada Jumat, (13/8).