Muhammadiyah Didesak Batalkan Beri Penghargaan ke Jusuf Kalla

RADAR NONSTOP-Muhammadiyah didesak untuk membatalkan memberi penghargaan ke Jusuf Kalla (JK). Alasannya simpel.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani), Syaroni. "Dalam acara Milad Muhammadiyah ke-106 tahun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganugerahkan Muhammadiyah Award kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasan pemberiannya adalah karena keaktifan JK dalam kegiatan kemanusiaan. Kami minta Muhammadiyah membatalkan hal itu," ucapnya.

Dalam rilisnya yang dikirim ke Radar Nonstop, Senin (19/11/2018), ia berkata, Wapres JK tidak pantas menerima penghargaan Muhammadiyah Award karena alasannya simpel. "Pertama, penanggulangan bencana di Lombok dan Palu masih menyisakan banyak persoalan," ujarnya.

BERITA TERKAIT :

Jelas Syaroni, para pengungsi masih menagih janji pemerintah pusat yang tidak ditepati. "Terutama janji pemberian bantuan dana kepada korban bencana. Wapres JK sebagai orang nomor dua di negeri ini tidak bisa lepas tangan dari persoalan tersebut," tukasnya.

Lalu, alasan ke-2, sambungnya, pada 30 September 2018, Wapres JK dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu. "Radio Tentara Israel melaporkan bahwa di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, PM Israel Benyamin Netanyahu bertemu secara rahasia dengan Wapres RI Jusuf Kalla," imbuhnya.

Pertemuan JK-Netanyahu, menurutnya, adalah bentuk pelanggaran konstitusi. "Pembukaan UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa Indonesia menolak segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Israel adalah negara penjajah yang sudah puluhan tahun menjajah Palestina," tegasnya.

Maka, mengadakan pertemuan rahasia dengan pimpinan negara penjajah bisa dianggap sebagai pelanggaran konstitusi, terangnya. "Apalagi, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," ia berucap.

Oleh karena itu, dengan latar-belakang tersebut, pihaknya mendesak agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah membatalkan Award yang sudah diberikan kepada Wapres JK. "Masih banyak tokoh Indonesia yang lebih layak menerima Award tersebut," Syaroni menyatakan.