.png)
RADAR NONSTOP - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung bersikap oposisi tapi nafsu posisi Wagub DKI.
Hal ini terlihat dari sikap PKS terhadap beberapa kebijakan Anies Baswedan. Partai berlambang bulan sabit kembar ini berseberangan dengan Anies.
Bahkan anggota Majelis Syuro PKS, Triwisaksana, justru menjadi salah satu pengusul Pansus (Panitia Khusus) BUMD di DPRD DKI Jakarta. Padahal Anies sudah jelas meminta DPRD menyetujui PMD dikucurkan ke PT Jakpro.
BERITA TERKAIT :RIDHO Menang Di Kota Bekasi, Jago PKS Tepok Jidat
20 Tahun Kuasai Depok, PKS Rontok Dan Jagonya Tumbang Oleh Supian-Chandra
“Banggar merekomendasikan dibentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD,” tegas Triwisaksani yang merupakan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta.
Selain sikap oposisi, PKS juga terlihat ‘masa bodo’ dengan berbagai kebijakan Anies ketika diserang partai oposisi di Kebon Sirih.
Contohnya saat Anies mendapat ‘serangan’ soal penataan Tanah Abang, diserang KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan berbagai persoalan lain.
Namun, saat bicara soal Wagub DKI, PKS seolah-olah lupa sebagai partai yang selalu mengedepankan etika. PKS berubah jadi partai penagih janji dan penebar ancaman.
Komitmen yang sudah disepakati bersama soal test and proper test, belakangan juga ditolak mendadak tanpa basa-basi.
Batalkan Kesepakatan Fit and Proper Test
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo mendadak mengeluarkan pernyataan kontroversial. PKS menolak melanjutkan kesepakatan fit and proper test Cawagub.
Syakir Purnomo berdalih, tes cawagub menyebabkan lambannya proses pemilihan wakil gubernur. Partai berlambang bulan sabit kembar ini pun kembali ‘ngomongin’ soal komitmen politik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Dua nama yang diajukan PKS merupakan hasil keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Keduanya memiliki pengalaman mumpuni, baik dalam tata kelola pemerintahan khususnya bidang keuangan maupun di bidang politik,” ujar Syakir, Selasa (20/11/2018).
Di sisi lain, dikatakan Syakir, Ketua Umum Partai Gerindra telah berkomitmen dihadapan Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman bahwa sosok Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno adalah kader PKS.
"Jadi, fit and proper test tidak relevan dan tidak perlu lagi dilakukan, apanya lagi yang mau diuji?” tegas Syakir.
