.png)
RADAR NONSTOP - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipersilahkan ganti nama uji kelayakan atau fit and proper test jika takut dengan istilah tersebut.
“Kalau PKS takut, ya silahkan cari istilah atau nama lain. Terserah apa kek namanya, forum silaturrahim, forum ngopi-ngopi atau apa saja terserah, yang penting PKS nyamanlah,” ujar Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta, Husni Thamrin menanggapi pernyataan PKS DKI Jakarta, mendadak mengatakan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kandidat wakil gubernur DKI Jakarta tidak penting.
Setelah itu, lanjut dia, nantinya tinggal dilakukan konfirmasi terhadap kandidat-kandidat yang dianggap PKS mumpuni dan punya banyak pengalaman untuk duduk di kursi DKI-2.
BERITA TERKAIT :PKS Mulai Dibenci Di Depok, Imam Tumbang Dan Ahmad Syaikhu Jeblok
RIDHO Menang Di Kota Bekasi, Jago PKS Tepok Jidat
"Kami DPD Gerindra masih sabar menunggu undangan PKS. Sementara kami sudah membentuk Tim fit and proper test yang terdiri dari dua orang. Tapi, jika sekarang masih dianggap ada masalah ayo duduk lagi, ngopi bareng, kita bahas apa masalahnya," ucap Thamrin santai.
"Jadi, jangan ribut di internal PKS dan di media aja sehingga menyebabkan tertunda-tunda melulu. Kasian Gubernur dan warga DKI yang menunggu keputusan PKS. Ini saran saya kalau PKS memang serius," dia menambahkan.
Untuk diketahui, PKS DKI Jakarta tiba-tiba berubah pikiran terkait proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kandidat wakil gubernur DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, fit and proper test untuk menentukan dua kandidat pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan tidak penting.
Menurut Suhaimi, Gerindra seharusnya menyerahkan penuh kepada PKS untuk menentukan dua kandidat wagub tersebut. Sebab, kata dia, PKS sendiri bisa menilai kandidat yang layak atau tidak.
"Enggak penting. (Jatah wagub) sudah diserahkan ke PKS, ya tinggal PKS menentukan saja. Artinya, PKS sudah bisa menilai bahwa ini (kandidat) layak untuk bisa menjadi wagub," ujar Suhaimi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Suhaimi menyampaikan, PKS DKI mulanya memahami fit and proper test itu sebatas ngobrol-ngobrol dengan kandidat wagub, bukan tes seleksi formal.
Namun, Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta ini menyebut belakangan konsep fit and proper test itu berubah.
Menurut Suhaimi, konsep fit and proper test yang formal itu akan memakan waktu lama. Setelah tim penguji dibentuk, tim itu harus menyusun kriteria kandidat wagub sebelum melakukan tes tersebut.
"Jadi lama, padahal kebutuhan Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) itu segera kalau kita melihatnya," kata Suhaimi.
Meskipun demikian, PKS tetap mengikuti fit and proper test tersebut, mengingat hal itu merupakan mekanisme Partai Gerindra dalam menentukan Cawagub.
Diketahui, PKS telah memilih dua nama untuk masuk tim penguji, yakni Suhaimi sendiri dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo.
Adapun Gerindra dan PKS DKI telah sepakat bahwa kursi wagub DKI menjadi hak PKS. Namun, dua kandidatnya ditentukan lewat fit and proper test yang diselenggarakan tim bentukan kedua partai.
Dua kandidat yang lulus fit and proper test kemudian akan diusulkan ke Anies Baswedan. Selanjutnya Anies memberikan dua nama tersebut ke DPRD untuk dipilih.
