RN - Bambang Wuriyanto bersinar. Politisi senior Banteng yang dikenal dengan nama Bambang Pacul diplot menjadi Ketua Komisi III DPR.
Bambang Pacul menggantikan Herman Hery yang kini menjadi anggota Komisi VII DPR. Di kalangan PDIP Jateng, Bambang Pacul dikenal sebagai Panglima Perang Banteng.
Bahkan, Bambang Pacul yang pertama kali berani melawan Gubernur Jawa Tengah Hanjar Pranowo.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi Dibui, Kader PDIP: Kita Pesta Bung Leman Diborgol
Leman Selalu Lolos, Pernah Diperiksa KPK Kasus Suap Meikarta, Kini Diborgol Kejari Kabupaten Bekasi
"Betul dipindah dari III ke VII per tanggal 16 November," kata Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).
Utut mengatakan Herman Hery dipindahkan ke Komisi VII sebagai bagian dari penyegaran Fraksi PDIP. Selain itu, hal ini merupakan bagian dari perjalanan karir di DPR RI.
"Ini tour of duty. Tour of duty biasa," ujar grandmaster catur tersebut.
Herman Hery tidak menjadi pimpinan di Komisi VII. Untuk diketahui, Komisi VII membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) hingga minerba, sedangkan Komisi III membidangi hukum.
"Tidak, jadi anggota biasa," ucap Utut.
Konflik Internal
Ganjar Pranowo tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri acara PDIP di Semarang, beberapa waktu lalu menjadi heboh.
Bambang Pacul saat itu mengaku sengaja tidak memberikan undangan, karena Ganjar Pranowo dinilai sudah kelewatan berambisi sebagai capres di Pilpres 2024.
Tapi Bambang Pacul membantah kalau dirinya berkonflik dengan Ganjar. Ketua DPP dan Ketua DPD PDIP Jateng ini
"Cara saya sebagai komandan ketika menegur ya seperti kemarin. Itu teknis dari Bambang Pacul memberikan sinyal menertibkan barisan. Beda komandan pasti akan beda cara, yang kemarin itu teknik saya. Jangan dianggap saya benci atau ada masalah pribadi dengan Mas Ganjar, bukan. Itu sinyal peringatan komandan untuk anggota barisan saja," ujar Bambang, beberapa waktu lalu.
Di PDIP, kata Bambang, ada kader yang berada di posisi struktural (pengurus partai), ada yang ditempatkan di legislatif, ada kader yang berada di posisi kepala daerah. Namun semua kader di semua posisi itu tetap merupakan kader dalam satu barisan yang harus tunduk pada komando partai.