Minggu,  16 January 2022

Evaluasi Kinerja Menteri ATR

Banyak Kasus Mafia Tanah, Anggota Komisi II DPR : Harus Bentuk Pansus

RN/HW
Banyak Kasus Mafia Tanah, Anggota Komisi II DPR : Harus Bentuk Pansus
Anggota Komisi II DPR-RI Muhammad Rifginizamy Karsayuda/dpr.go.id

RN - Banyaknya kasus mafia tanah yang kerap terjadi belakangan ini harus segera diatasi. Maka dari itu harus dilakukan pembentukan Pansus Mafia Tanah.

Demikian pernyataan itu dilontarkan oleh Anggota Komisi II DPR-RI Muhammad Rifginizamy Karsayuda kepada wartawan.

Ditegaskan Muhammad, merajalelanya mafia tanah dan melibatkan oknum pegawai BPN merupakan lemahnya dan ketidak tegasan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

BERITA TERKAIT :
Kasus Satelit Kemhan, Presiden Ingin Segera Disidangkan
Misan dan Nur Afni Disebut Punya Peluang Maju di Pilkada DKI 2024

Maka ini suatu pertanda, perlu mendesak dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam sebuah manajemen yang dipimpin oleh Sofyan Djalil.

“Saya kira dengan adanya kasus-kasus sekarang ini memang harus menyatakan bahwa kinerja kementerian ATR BPN bermasalah,”tegasnya.

Bahkan informasi yang didapat, di Kel. Kota Bumi, Kec. Purawakarta, Cilegon, Banten diduga marak mafia tanah berkeliaraan. 

Bahkan, kabar yang beredar ada penerbitan Sertifikat tanah yang namanya bukan sebagai ahli waris. Mereka disinyalir komplotan dan sudah memiliki jaringan.

Hal inilah yang membuat para ahli waris disana merasa aneh. Sebab, terbit sertifikat tanah diatas tanah ahli waris.

Sehingga, kuat dugaan mereka ada keterlibatan oknum-oknum BPN dalam penerbitan sertifikat yang bukan sebagai ahli waris.