Hambat Kerja Komisi B, PDIP: Tak Ada Pilihan Lain, Ganti Ketuanya

RN - Suasana Komisi B DPRD DKI saat ini dikabarkan sedang tidak kondusif. Banyak agenda rapat dengan mitra kerja di eksekutif tertunda lantaran tidak ada respon dari Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz.

Hal tersebut juga tegaskan Anggota Komisi B Fraksi PDIP Ong Yenny. Atas kondisi demikian, Yenny meminta pimpinan DPRD DKI segera mengganti posisi Abdul Aziz dari jabatannya saat ini.

"Kalau sudah banyak yang melaporkan ke BK (Badan Kehormatan) udah engga nyaman lah pastinya suasana kerja Komisi B. Ini aja ada permintaan rapat dari dinas belum dijawab tuh sama ketua," ujar Yenny saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/12/2021).

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Yenny menuturkan, Komisi B sebagaimana tugasnya membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang notabene sumber pendapatan Pemerintah DKI Jakarta akan sangat terganggu jika kondisi internal Komisi tidak segera direspon dengan cepat.

"Apalagi komisi B menyangkut bidang perekonomian, BUMD ada di sini, tentunya akan mengganggu fungsi pengawasan kita terhadap perekonomian daerah. Jadi, tidak ada pilihan lain lagi, ganti Ketuanya," tegasnya.

Lebih lanjut Yenny berharap, posisi ketua Komisi B ke depan diisi oleh sosok yang lebih akomodatif dan tidak otoriter. Ia menyebutkan, Abdul Aziz kerap tidak memberikan banyak kesempatan menyampaikan pendapat anggota saat rapat digelar.

"Ganti dengan yang lebih terbuka, lebih bisa mengakomodir masukan masukan anggota. Kadang ya saat rapat itu, anggota menyampaikan permasalahan langsung main potong aja, padahal banyak masalah harus disampaikan," imbuhnya.

"Apalagi, selama Covid kan rapat-rapat jarang. Jadi kapan lagi kita sampaikan apa yang menjadi masukan atau keluhan masyarakat kalau tidak saat rapat. Ini kami rasakan betul, terkesan otiriter dia itu," tandasnya.

Diketahui, dari informasi yang diterima wartawan, hampir separuh anggota Komisi B sudah menanda tangani permohonan penggantian segera Ketua Komisi yang akan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. "Saya dengar soal rekomendasi sepihak," pungkas Yenny.