Muhamin Kalau Gak Pecat Fauziyah, Nanti PKB Bisa Jadi Parpol Gurem

RN- Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencairan Manfaat JHT di usia 56 tahun yang dikeluarkan Menteri  Ketenagakejaan (Menaker) Ida Fauziyah betul-betul melukai para pekerja dibelbagai sektor.

Tututan mencopot kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari jabatannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu disuarakan keras para buruh.

Menanggapi soal itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai wajar. Ia beranggapan tuntutan pencopotan memang bisa saja muncul di setiap ada perdebatan.

BERITA TERKAIT :
Seminar Dan FGD Bakal Dipangkas, Prabowo Minta Menteri Kurangi Omon-Omon 

---

Kali Cipinang Tempat Pembuangan Tinja Ilegal, Perumda Paljaya Gimana Nih? 

---

"Ya biasalah kalau ada perbedaan pandangan kan selalu ada muncul itu," kata Cak Imin kepada media di Kompleks Parlemen Senayan.

Namun begitu, terkait adanya tuntutan pencopotan, Cak Imin menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo selaku pemegang hak prerogatif menyoal susunan kabinet menteri.

"Terserah Pak Jokowi saja," ujarnya singkat

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, penerbitan Permenaker oleh Ida Fauziyah jelas-jelas melukai banyak orang. Imbasnya kata dia, PKB sebagai partai tempatnya bernaung bakal ditinggal para pemilih sebelumnya.

"Kebijakan ngaco, Muhaimin kalau gak tarik tuh menteri dari kabinet, bisa jadi PKB bakal ditinggal banyak orang," ucapnya.

Satyo mempertanyakan landasan kajian yang dilakukan Menaker sebelum membuat kebijakan soap pembatasan umur penarikan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya hal ini menambah kekecewaan para buruh setelah sebelumnya Omnibuslaw dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dalam membuat kebijakan tentu pihak-pihak terkait harus diundang diskusi. Ini menaker diskusi dengan siapa bikin kebijakan konyol begini?" tanyanya.

Sementara itu Komunikolog politik nasional, Tamil Selvan menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh menteri ketenagakerjaan terbukti minim kajian dan tidak mengerti psikologi sosial masyarakat saat ini. Sehingga hal ini dikatakan akan mencoreng wajah pemerintah.

"Saat ini pemerintah berusaha memberikan berbagai stimulus keuangan bagi masyarakat, namun disisi lain justru menaker ini membatasi pekerja untuk mengambil hak nya. Maka saya katakan menteri ini gagal paham dan wajah Jokowi yang tercoreng," jelas Kang Tamil panggilan akrabnya.

"Kemarin omnibuslaw dinyatakan MK inkonstitusional, sekarang muncul kebijakan begini. Jadi citra pemerintah akan sangat buruk dimasyarakat. Saran saya copot menteri ini untuk perbaiki citra pemerintah," tambah Kang Tamil.

Sebelumnya, ratusan pendemo dari berbagai serikat buruh menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di Jalan Subroto, Jakarta Selatan, Rabu siang.Dalam aksinya, mereka menyebut Menaker Ida Fauziyah telah melangkahi kewenangan Presiden Joko Widodo terkait terbitnya Permanker Nomor 2 Tahun 2022 soal JHT.

"Menteri tenaga kerja telah melawan Presiden. Menteri tenaga kerja telah melawan Presiden," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait Permenaker soal JHT yang diteken Ida Fauziyah, Said Iqbal mempertanyakan soal tindakan Ida karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Faktanya secara hukum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan PP Nomor 60 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi dan masih berlaku," jelas Iqbal.

Dia pun memastikan, Permenaker tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo.

"Bisa dipastikan Menteri Tenaga Kerja ketika menandatanganin Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak berkonsultasi dengan Presiden," tegas Iqbal.

Karena hal tersebut mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Ida Fauziyah dari jabatannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan. Tak hanya itu mereka juga meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 agar dicabut.

"Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencairan Manfaat JHT. Kedua copot Menteri Tenaga Kerja," kata Iqbal.

Seperti diketahui, program JHT BPJS Ketenagakerjaan menuai polemik, dikarenakan adanya aturan baru yang tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Dalam peraturan baru tersebut dijelaskan bahwa dana JHT baru dapat dicairkan saat pekerja sudah memasuki usia 56 tahun, dimana kebijakan baru dari Kemnaker ini mendapat respon negatif dari banyak kalangan terutama pekerja.