FPPJ: Pemilu Diundur Peluang Besar Anies Jadi Gubernur DKI Lagi

RN – Wacana penundaan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang belakangan kembali mengemuka, memantik perhatian sejumlah kalangan lantaran usulan ini dianggap akan menguntungkan petahana baik di tingkat Pusat maupun daerah.

Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) misalnya, menilai bahwa pemilu di undur salah satunya akan berpengaruh besar bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. terutama, jika dirinya berkeinginan untuk Kembali maju menjadi Gubernur DKI periode ke dua. Pasalnya, nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Era Presiden Jokowi periode pertama ini dianggap melekat dengan warga Jakarta.

“Kans Pak Anies sangat besar untuk menang lagi jika maju jadi Gubernur DKI periode ke dua, apalagi kalau pemilu 2024 jadi di undur,”ujar Ketua Umum FPPJ, Endriansah atau biasa disapa Rian di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Rian menuturkan, bukan hal tidak mungkin pemilu 2024 mundur. Meski sulit, kata Rian, namun Presiden punya kuasa menentukan hajatan rakyat lima tahunan ini tetap sesuai jadwal atau mundur. Meski begitu, Rian melihat pasca masa purna tugas Anies lantaran habis masa jabatan sampai Pemilu digelar nanti, posisi Anies bakal tetap moncer di Jakarta dibanding dengan politisi lainnya.

“Kalau Pak Anies di DKI lagi, gak susah tuh. Nama besar nya sudah melekat di Jakarta. Kedua, sayang sekali kalau program unggulan Pemprov DKI yang belum kelar lalu mandek karena ganti Gubernur tentu ganti kebijakan,” ungkapnya.

“Tak berlebihan dan sangat rasional kalau FPPJ menyebutkan bahwa Pak Anies disurvei nilainya baik kalau nyapres, tapi lebih tepat kiranya kalau beliau Nyagub lagi,” sambungnya.

Diketahui, sejumlah ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah satu per satu menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Setelah ketum PKB Muhaimin Iskandar, kini giliran ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua MPR yang biasa disapa Zulhas itu sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Ia juga mengutarakan lima alasan yang menurutnya layak untuk dipertimbangkan, agar pesta demokrasi nasional lima tahunan itu tidak digelar dua tahun lagi.

“Salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani,” kata Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/2).