.png)
RN - Pemkot Jakarta Selatan berharap warga yang masih bertahan di aset milik negara segera sadar.
Begitu dikatakan Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Jakarta Selatan, Mahludin, terkait penolakan 23 warga Pancoran Buntu, Pancoran, Jakarta Selatan mengosongkan lahan milik Pertamin yang mereka tinggali saat ini.
Mahludin mengaku, pada Kamis, 24 Maret 2021 kemarin pihaknya mengundang 23 warga yang masih bertahan di lahan tersebut untuk mendengarkan sosialisasi pemulihan aset negara.
BERITA TERKAIT :Wow, Pemkot Jaksel Anggarkan Rp11 Miliar Buat Beli 50 Unit AC
Nicke Widyawati Didepak Dari Pertamina, Saatnya Cuci Gudang BUMN?
Sosialisasi ini merupakan tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan Pergub No 207/2016. Selain warga, Pemkot Jaksel juga mengundang perwakilan Jaksa, pengacara negara, Pertamina, Satpol PP DKI, dan kepolisian.
"Namun, pihak warga Pancoran Buntu yang masih bertahan itu tak hadir semuanya. Hanya ada sejumlah perwakilannya saja guna menyampaikan penolakannya," kata Mahludin pada Jumat (25/3/2022).
Mahludin tidak mempersoalkan penolakan warga menghadiri sosialisasi tersebut karena itu merupakan hak mereka. Yang terpenting, lanjut dia, Pemkot Jakarta Selatan sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai peraturan dan perundangan.
"Ini akan kita sampaikan ke pimpinan untuk langkah-langkah selanjutnya. Kami bakal menantikan arahan pimpinan nantinya hingga akhirnya dilakukan tahapan berikutnya. Apakah masih dilakukan sosialisasi atau bagaimana. Adapun lahan yang ditempati warga itu merupakan milik negara, memang sudah sepatutnya dipulihkan ke BUMN, dalam hal ini Pertamina," ujarnya.
Mahludin berharap warga yang masih bertahan menyadari bahwa tanah yang mereka tempati merupakan milik negara dan bisa meninggalkan secara sukarela.
