.png)
RADAR NONSTOP - Citra DPR yang terus tergerus akibat banyaknya anggota dewan terjerat korupsi, membuat Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berfikir keras.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu pun langsung mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berbagai terobosan mencegah suburnya korupsi di DPR RI.
“Sebagai ikhtiar untuk terus membersihkan dirinya dari korupsi, DPR RI mengajak KPK bekerjasama memberikan pembekalan anti korupsi kepada anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Sebelum dilantik, mereka terlebih dahulu mendapat pembekalan dari KPK agar kelak tak terjerumus dalam lembah korupsi yang menyesatkan," ujar Bamsoet saat menjadi narasumber 'Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018' yang diselenggarakan KPK dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, di Jakarta, Selasa (4/12/2018).
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas
Tak hanya itu, politisi Partai Golkar ini juga mengajak KPK bekerjasama memberikan Award kepada partai politik yang anggota di Parlemen tidak terlibat korupsi. "KPK yang sepenuhnya akan melakukan penilaian secara terukur, terpadu, objektif, transparan dan akuntabel. Penghargaan yang diperoleh akan menjadi hal yang prestisius dan memberikan nilai lebih bagi partai politik tersebut di mata masyarakat. Sehingga bisa menjadi bahan kampanye yang positif," kata Bamsoet.
Pembenahan yang dilakukan di DPR RI tersebut, kata Bamsoet, dimaksudkan sebagai upaya dari membenahi partai politik yang merupakan hulu demokrasi. Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Sebagai tulang punggung demokrasi, partai politik menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini setidaknya tercermin dalam lima fungsi partai politik, yaitu artikulasi, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Karenanya, demokrasi tidak akan bermakna apa-apa tanpa partai politik," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, kondisi partai politik yang saat ini belum banyak memberikan arti di masyarakat, tak lain adalah buah dari sistem politik tanah air yang terkadang menjebak partai politik dalam lingkaran korupsi.
"Di masyarakat mulai ada wacana mengembalikan sistem Pilkada secara tak langsung melalui DPRD maupun penggunaan sistem campuran (mixedsystem) dalam pemilihan anggota Parlemen sebagaimana yang diterapkan di Jerman dan Selandia Baru. Usulan ini sebagai ikhtiar memperbaiki kondisi bangsa. Demokrasi bukan semata one man one vote, namun yang terpenting adanya asas keterwakilan rakyat dalam sistem penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung," tandas Bamsoet.
