Perusahaan Monopoli Kebon Kelapa Sawit, Tapi Kenapa Bu Mega Kena Goreng 

RN - Sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering menjadi korban bully. Tapi, nampaknya putri Bung Karno itu tidak ambil pusing kalau dirinya kena goreng. 

Seperti kasus minyak goreng alias migor langka dan harga yang melambung. Mega langsung menjadi sorotan. 

Mega menyadari bahwa pernyataan dan pemikirannya kerap kali menimbulkan perdebatan sehingga dirinya mendapat perundungan. 

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

PDIP Sejuk Untuk Prabowo Tapi Nanduk Ke Jokowi?

---

Dia banjir kritik karena berkomentar soal minyak goreng. Di tengah langka dan tingginya harga minyak di Indonesia, Mega mempertanyakan mengapa ibu-ibu hanya menggoreng. Padahal, menurut Mega, selain digoreng, ada banyak cara untuk membuat makanan. 

Bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus. "Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya?" kata Megawati dalam webinar "Cegah Stunting untuk Generasi Emas", Jumat (18/3/2022). 

Mega sempat mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku sedih karena komentarnya soal penggunaan migor menuai kritik. Padahal, menurut Mega, komentarnya saat itu bermaksud untuk membantu masyarakat, terutama ibu-ibu, mendapatkan solusi atas persoalan langka dan mahalnya minyak goreng. 

Seperti diberitakan, banyak meme yang merundung Mega. Diketahui, ada enam perusahaan minyak goreng memiliki pangsa pasar hingga 73,73% pada 2019. 

Seluruh perusahaan tersebut terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit dengan total luas lahan 1,36 juta hektar. Sementara anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Perdagangan untuk membuka secara resmi daftar perusahaan yang memiliki perusahaan minyak goreng sekaligus perkebunan kelapa sawit. 

“Karena ini jadi penting. Saya tidak tahu data KPPU sama atau tidak. Menurut saya terindikasi ada monopoli di enam perusahaan besar. Ini indikasi saja, bisa diverifikasi,”kata Rieke saat saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (31/3).

Nilai Negatif

Dalam survei, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa mayoritas publik memberi penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi harga sembako.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, mengungkapkan ada 41 persen publik yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk.

"Ada 41 persen warga yang menilai kinerja pemerintah sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu," kata Deni dalam paparannya secara daring, Rabu (30/3).

Deni mengatakan, jumlah yang mengatakan lebih buruk lebih banyak dibanding yang mengatakan lebih baik dalam mengatasi harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau yaitu 23 persen. Sedangkan yang mengatakan tidak ada perubahan 31 persen. 

Sementara penilaian positif terbesar warga ada pada penyediaan pelayanan kesehatan dengan 56 persen.

 "Pada Maret 2022 ini penilaian terhadap kinerja pemerintah mengatasi masalah harga kebutuhan pokok itu yang terburuk dalam tiga tahun terakhir," ungkapnya.

Deni mengatakan angka tersebut juga berdampak pada penilaian kinerja Presiden Jokowi. Selain itu hasil tersebut juga dinilai konsisten dengan optimisme publik terhadap kondisi ekonomi ke depan. 

"Meskipun mayoritas publik masih optimis atau sangat optimis dengan kondisi ekonomi tapi dalam tiga bulan terakhir kelihatan ada penurunan sedikit dan saya kira ini konsisten atau bisa menjelaskan optimisme publik tadi," jelasnya.

Untuk diketahui survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka pada 13 - 20 Maret 2022 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84 persen. 

Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.