Dampak Ngoceh PDIP Ogah Koalisi Dengan PKS & Demokrat, Masinton Kena Sanksi

RN - Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu bakal kena sanksi. Mantan aktivis 98 itu ditegur Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, Bidang Kehormatan PDIP segera mengeluarkan surat teguran kepada Masinton Pasaribu. Teguran tersebut dijatuhkan lantaran Masinton menyebut pernyataan Hasto bahwa PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat sebagai pandangan pribadi.

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

BERITA TERKAIT :
Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi Dibui, Kader PDIP: Kita Pesta Bung Leman Diborgol

---

Leman Selalu Lolos, Pernah Diperiksa KPK Kasus Suap Meikarta, Kini Diborgol Kejari Kabupaten Bekasi 

---

Ia mengingatkan agar setiap kader PDI Perjuangan berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. Hasto juga menegaskan kembali sikap PDIP yang sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. 

Hasto menjelaskan sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan. "Itu merupakan hal yang rasional. Hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, selain perbedaan ideologis, PDIP menghormati posisi PKS dan Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Dalam pidato di rakernas PKS beberapa waktu lalu, PKS memberikan kritik terhadap pemerintah sebagai check and balance dalam demokrasi, sehingga menurutnya tidak elok jika PDIP justru bekerja sama dengan PKS.

"Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," jelasnya.

Sementara itu dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan, aspek historis masa lalu kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Ia mengatakan, apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. 

Menurutnya, pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP. Hasto dalam disertasi juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, Megawati, hingga zaman SBY.

“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Hasto mengatakan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Namun, kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.

“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” terangnya.