Pembatasan Pertalite, Impor Krisis Srilanka Ke Indonesia

PERLU kami tegaskan, bahwa kerusuhan sosial hingga terjadi pembakaran rumah pejabat di Srilanka, itu bukan karena utang. Melainkan karena kemarahan rakyat. 

Benar bahwa kemarahan rakyat itu dipicu oleh kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, utang yang gagal bayar. Namun, asasnya adalah kemarahan rakyat, bukan utang.

Andaikan, utang menggunung dan akhirnya gagal bayar tidak menyulut kemarahan rakyat, maka krisis di Srilanka masih bisa dikendalikan. Rakyat bisa saja masih dibodohi dan diberikan kesadaran semu, bahwa negara sedang dalam kondisi baik-baik saja.

BERITA TERKAIT :
Bahlil Akui Subsidi BBM & Listrik Bocor Rp 100 T, Era Jokowi Masalah Gak?

---

Subsidi Dan Utang Bengkak, Anies: Tidak Tepat Sasaran  

---

Namun, jika kemarahan karena kesadaran itu muncul, pengkhianatan penguasa telanjang di hadapan rakyat, maka krisis sosial akibat kemarahan rakyat bisa dipicu oleh sebab apapun. Baik karena utang, maupun sebab lainnya.

Di Indonesia, alasan beban APBN tinggi selalu dilimpahkan ke pundak rakyat. Sementara pemerintah masih terus foya-foya. Rencana gelaran G20 di Bali, bahkan secara khusus menyediakan mobil listrik Hyundai, adalah contoh konkrit betapa penguasa tidak mau prihatin, tapi beban APBN langsung dilempar ke pundak rakyat.

Rencana kenaikan BBM jenis pertalite dan solar sudah banyak ditentang rakyat. Rezim berusaha tetap membebani rakyat dengan modus mempersulit akses BBM Pertalite dan solar via aplikasi MyPertamina.

Tujuannya, memaksa konversi pengguna pertalite ke pertamax. Sementara pertamax sudah lebih dahulu dinaikan harganya hingga Rp13.000 per liter.

Ini sama saja mau mencabut beban subsidi APBN ke pundak rakyat, melalui modus memaksa rakyat konsumsi pertamax yang harganya selangit. Lagi-lagi, di tengah ancaman krisis pangan dan energi dunia, rezim ini justru membebani rakyat.

Jika kesadaran rakyat atas modus memaksa migrasi pertalite ke pertamax dengan aplikasi MyPertamina ini disadari rakyat, rakyat marah karena selalu jadi korban kebijakan. Bukan mustahil situasi sosial dan politik di Srilanka akan diimpor ke Indonesia.

Kebutuhan BBM adalah kebutuhan asasi. Harga BBM yang naik (karena terpaksa konsumsi pertamax) akan memicu harga-harga lebih mahal lagi. Dampaknya, produksi menurun, konsumsi menurun, pengangguran dan kemiskinan naik, dan akhirnya akan menimbulkan kemarahan rakyat. Kemarahan yang dapat memicu plagiatisme perilaku di Srilanka.

Rezim Jokowi harus membaca hal ini. Jangan seenaknya mempermainkan dan menambah derita rakyat dengan modus aplikasi-aplikasian, setelah sebelumnya banyak berdusta dengan program kartu-kartuan.

Ingat! Siapa yang memicu tersulutnya bara api, maka dia harus siap terbakar. Kemarahan rakyat akibat tekanan hidup, akan membuat mereka mengambil tindakan yang tidak peduli lagi pada resikonya. Bisa saja, Indonesia akan di Srilanka-kan. Bukan demikian?

 

Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik