.png)
RADAR NONSTOP - Klaim PKS sebagai partai dakwah berbanding terbalik. Partai berlambang bulan sabit kembar itu tampak sangat haus kekuasan.
Hal ini terlihat dari cara PKS untuk segera memiliki kursi bekas Sandiaga Uno dengan cara menagih balas jasa, mengungkit pengorbanannya selama berkoalisi dengan Partai Gerindra.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Agung Setiarso mengaku, selama ini PKS sudah berkali-kali berkorban dan menghormati keputusan Partai Gerindra.
BERITA TERKAIT :Gerindra Sadar Diri di Pilkada Jakarta, Kalau Cuma Dapat Wagub Gak Ada Masalah
Di Depok, PKS Depak PKB Tapi Rangkul Golkar
Namun, Agung mempertanyakan soal jatah kursi DKI-2 yang sudah diserahkan kepada PKS. Karena disisi lain, Gerindra ternyata masih mensyaratkan mekanisme fit and proper test dalam menentukan dua kandidat kader PKS yang akan disodorkan ke DPRD DKI Jakarta.
Menurut Agung, mestinya Gerindra menghormati nama-nama yang diputuskan PKS, mengingat partai besutan Prabowo Subianto sudah menyepakati kursi wagub DKI menjadi hak PKS.
"Kami sudah menghormati keputusan Gerindra. Sekarang, tolonglah Gerindra yang menghormati kami," ujar Agung dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).
Agung mengungkapkan, PKS sebelumnya sudah menghormati keputusan Gerindra sejak kader PKS Mardani Ali Sera batal diusung sebagai calon wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017 lalu.
Begitu pula pada Pilkada Jawa Barat 2018 saat Deddy Mizwar batal diusung sebagai cagub dan digantikan Sudrajat.
"Keputusan-keputusan Gerindra kami hormati, kami ikuti, sampai kemudian kemarin Pilpres ketika waktu itu sudah ada komitmen bahwa PKS menjadi cawapres dari Gerindra, tetapi tidak terlaksana juga, itu juga kami hormati," bebernya.
Oleh karena itu, Agung meminta Gerindra menghormati keputusan partainya yang telah menunjuk dua kadernya sebagai kandidat wagub DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Dia meminta Gerindra menandatangani surat pengajuan kandidat wagub tanpa embel-embel apa pun, termasuk mekanisme fit and proper test.
"Kalau kita mau simpel, sebenarnya dari pihak Gerindra, ya sudah tinggal tanda tangan saja, tidak ada lagi footnote-footnote tadi," pungkas Agung.
