Menteri Jokowi Keseringan Beda Suara, Bikin Rakyat Bingung!

RN - Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju diminta tidak membuat bingung rakyat akibat perbedaan pendapat. 

Permintaan anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade ini merespons isu kenaikan harga mi instan hingga tiga kali lipat buntut kesulitan pasokan gandum dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

“Ketidaksinkronan data dan kajian yang dilakukan antarkementerian atau lembaga pemerintah berpotensi menimbulkan keresahan publik,” kata Andre dalam keterangan tertulis, dikutip hari ini. 

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?

---

Rencana kenaikan harga mi instan ini berawal dari pernyataan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo. Syahrul mengungkap bahwa dampak perang Ukraina-Rusia masih dirasakan hingga kini.

Namun, pernyataan Syahrul selaku Mentan ini malah dibantah oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Zulhas, biasa Ketua Umum PAN ini disapa, mengiyakan adanya kenaikan harga gandum dunia, namun tak sependapat harga gandum akan naik berkali-kali lipat.

Andre mengkritisi perbedaan pendapat kedua menteri Presiden Jokowi tersebut. “Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berbantahan dengan menteri yang lain. Jangan buat bingung dan panik masyarakat,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Andre mengingatkan menteri-menteri untuk memperbaiki koordinasi. Perbedaan pendapat para menteri dinilai menimbulkan kesan tidak ada rapat kabinet atau rapat koordinasi pemerintah untuk membahas isu-isu strategis.

“Kita minta menteri-menteri di bawah Pak Jokowi punya koordinasi yang berjalan baik. Sehingga suara yang keluar dari pemerintah itu satu,” tutur politisi Partai Gerindra ini.

Andre mengingatkan, persoalan gandum merupakan masalah strategis karena menyangkut perdagangan global. Bahkan Presiden Jokowi turun langsung melakukan diplomasi ke Ukraina dan Rusia yang merupakan negara-negara distributor gandum. 

“Ini sudah berulang kali lho sering beda suara. Ini perlu jadi perhatian presiden untuk memastikan bagaimana menteri-menterinya punya koordinasi yang baik satu sama lain,” tegas Andre.

Lebih lanjut, Komisi VI DPR yang membidangi urusan perdagangan pun mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki basis data pangan. Dengan begitu, kata Andre, kebijakan yang dihasilkan tepat dan bermanfaat untuk rakyat. 

“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan koordinasi terkait data pangan. Selain itu, transparansi publik harus dilakukan agar rakyat tahu persis risiko yang dihadapi di tengah ancaman krisis pangan dunia,” sebut anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.

Terakhir, Andre juga mendorong pemerintah untuk membuka jalur kerja sama dengan berbagai negara produsen gandum lainnya. Hal ini guna mengantisipasi kelangkaan manakala terjadi dinamika politik dunia. 

“Harapannya ketersediaan bahan pangan untuk rakyat tetap aman apabila terjadi gagal panen, bencana alam, perubahan iklim, maupun faktor geopolitik seperti yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia. Jadi betul-betul harus diantisipasi dalam meminimalisir terganggunya pasokan bahan pangan,” papar Andre.

Di samping itu, dia mengingatkan agar pengawasan terhadap tata kelola distribusi bahan pokok dapat terus diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi informasi. Andre juga menambahkan, rantai distribusi pangan yang panjang dan rumit harus bisa dipangkas untuk menjamin keterjangkauan harga bahan pangan. 

“Kemudian program subsidi pangan dan subsidi energi yang mendukung stabilitas harga pangan harus terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Tidak boleh ada lagi lonjakan harga pangan akibat kurangnya antisipasi terhadap berbagai gejolak atau fenomena yang terjadi,” tutup legislator dari dapil Sumatera Barat I itu.