Loksem Kembangan Belum Jelas, PKL Tunggu Legalitas dari Rustam

RADAR NONSTOP- Nasib pedagang kaki lima (PKL) di samping Lokasi Sementara (Loksem) Puri Kencana, Kembangan, belum jelas. PKL menunggu legalitas Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi untuk bisa berjualan. 

Kepala Sudis Koperasi, UKM dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat, Nuraini Silviana menjelaskan, pihaknya telah menerima usulan dari lurah dan camat agar mereka bisa ditempatkan di loksem.

Namun, usulan itu masih dalam proses pembahasan. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan kembali keberadaan para pedagang kaki lima tersebut. 

Sudis KUKMP Jakarta Barat memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima. Namun semua itu perlu aturan atau kebijakan dari pimpinan wilayah, yakni Walikota Jakarta Barat, melalui Surat keputusan (SK).

“Semoga Pak Wali bisa menandatangani SK, itu bisa menjadi binaan ukm. Semua tunggu SK dari Pak Wali, tapi itu kita kan punya tim jadi kita harus tinjau ulang ke lapangan. Mudah-mudahan di lapangan tidak ada kendala kalau semuanya sudah, kita akan dengan mudah bisa jadikan binaan UKM," kata Sylviana saat ditemui di kantornya.

Jika nanti telah dikeluarkan SK walikota perihal penetapan loksem, lanjut Sylvi, maka secara otomatis menjadi bagian tanggung jawab Sudis KUKMP Jakarta Barat, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk retribusi.

“Intinya, UKM sangat membantu para pedagang kaki lima supaya bisa berdagang dengan nyaman," paparnya. 

Ia menjelaskan, bila terjadi penambahan loksem baru maka akan dibangun juga fasilitasnya, yakni lapak pedagang. Pihaknya akan kembali bekerjasama dengan CSR dalam membangun lapak pedagang sama dengan loksem Puri Kencana.

“Kita lihat, kalau memang nanti bisa bekerja dengan CSR kita bangun untuk fasilitas pedagang seperti yang di sebelah (Loksem Puri Kencana). Kalau memang kita akan ajukan anggaran APBD," pungkasnya.