Titah Jokowi Blokir Impor di E-Katalog Sudah Lama, Bawahan Aja yang Slow Respons 

RN - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membekukan 13.600 produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) yang sudah ada subtitusinya dari dalam negeri, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Kebijakan itu mendapat dukungan dari anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta.

“Itu sikap yang tegas dan sangat kita dukung. Saya rasa presiden telah menyampaikan pesan itu di beberapa kesempatan, cuman birokrasi di bawahnya masih lambat merespons,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/8/2022).

Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi secara tegas mendorong belanja pemerintah ke produk lokal dalam mendukung industrialisasi dalam negeri.

Melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah telah membekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah karena sudah ada substitusi dari dalam negeri.

Nyoman mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam pertumbuhan usai dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun lalu.

Sehingga, kata dia, diperlukan kesadaran dari seluruh birokrasi di Indonesia untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi bawah, yakni dengan menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Ketika situasi ekonomi lagi sulit maka uang APBN menjadi begitu penting, untuk menjadi penggerak ekonomi termasuk dalam hal ini (penggunaan produk dalam negeri),” katanya menegaskan.

Dia berharap setiap ada pengadaan barang baik proyek berskala kecil atau besar diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (UMKM), karena hal tersebut sangat berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah, serta ekonomi nasional.

Dia mengakui ketegasan Presiden Jokowi itu membawa angin segar bagi para penggerak UMKM di tanah air,m sebab, hal ini mampu menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi sudah dipastikan akan terus membaik.

“Munculnya ketegasan ini membuat gairah dan meningkatkan produksi, serta banyaknya tenaga kerja yang bisa diserap, sekaligus terjadinya perputaran ekonomi dan transaksi di akar rumput,” ungkapnya.

Selain itu, produk-produksi dalam negeri ini negara bisa menambahkan pendapatan pajak dari produk-produk UMKM tersebut.

“Syukur-syukur bisa menambah pemasukan negara lewat pajak produk UMKM yang dilelang,” harapnya.

Sebelumnya, Jokowi geram dan melontarkan kata bodoh karena masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri.

Ia mengatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Namun sayang, hal itu menurutnya belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?" ungkap Jokowi.