Sabtu,  01 October 2022

Semua Parpol Diam, Hanya PKS Yang Berani Tolak BBM Naik Dan Kasihan Sama Emak-Emak

RN/NS
Semua Parpol Diam, Hanya PKS Yang Berani Tolak BBM Naik Dan Kasihan Sama Emak-Emak

RN - Presiden PKS Ahmad Syaikhu langsung ambil kesempatan. Disaat semua parpol diam, PKS dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. 

Syaikhu meminta pemerintah meninjau ulang rencana tersebut.

"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya!" kata Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

BERITA TERKAIT :
19,9 Juta Orang Sudah Dapat Duit BLT BBM Naik
Ngaku Koalisi Dengan Demokrat Dan NasDem, PKS Jangan Terlalu Pede

Syaikhu mengatakan kenaikan harga BBM akan berdampak, khususnya bagi masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pascapandemi. Dia menyebut tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, serta elemen masyarakat lainnya akan menjerit.

"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," ucap Syaikhu.

Lebih lanjut, Syaikhu menyinggung beberapa waktu yang lalu rakyat sudah terpukul oleh kenaikan harga minyak goreng dan meroketnya harga telur. Dia menegaskan akan ada dampak domino dari kenaikan BBM ini.

"Kalau BBM dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.

Lebih jauh, Syaikhu menilai kebijakan pemerintah menaikkan BBM tersebut terkesan tidak berempati. Dia lalu menyinggung proyek IKN.

"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," imbuh Syaikhu.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" lanjut dia.