Kamis,  05 December 2024

Beri Kuliah Umum Di FH Udayana, Rieke Diah Pitaloka Sebut Urgensi RPP Data Desa Presisi

ERY
Beri Kuliah Umum Di FH Udayana, Rieke Diah Pitaloka Sebut Urgensi RPP Data Desa Presisi
Politisi PDI Perjuangan Dr Rieke Diah Pitaloka saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana - Net

RN – Politisi PDI Perjuangan Dr Rieke Diah Pitaloka menyerukan Gerakan Sikat Sindikat Data Negara (#sikatsindikatdatanegara).

Rieke meluncurkan itu bersamaan memberikan kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Udayana di Gedung Widya Sabha, Universitas Udayana.

Acara yang dihadiri kurang lebih 1.200 peserta secara langsung serta live melalui Instagram itu berlangsung, Minggu (27/11). " Di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan," kata Rieke dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/11).

BERITA TERKAIT :
Dana Kesehatan dan Nasib Rakyat Dipertaruhkan, KRPI: Waspadai RUU Kesehatan
Rieke Diah Pitaloka: Data Desa Presisi Penting Agar Pembangunan Daerah Terarah

Adapun kuliah umum dan diakusi publik yakni tentang “Urgensi Pengesahan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/ Kelurahan Presisi. Serta Peraturan Pemerintah Kebijakan Pembangunan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berpedoman pada Pancasila”.

Selain Rieke, hadir pula sebagai pembicara Dr Sofyan Sjaf (Wakil Ketua LPPM IPB Univesity) dan Prof  Dr Putu Gede Arya Sumertha Yasa (Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana). Peserta diantaranya dari unsur dosen, mahasiswa S1, S2, S3, serta perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali.

"Saatnya masyarakat dijadikan subjek bukan objek, sudah saatnya tranformasi pedesaan dilakukan. Sudah saatnya desa diakui sebagai subjek yang memiliki wewenang memproduksi data desanya," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, era digital kemajuan teknologi menjadi momentum dan instrumen untuk mewujudkan data akurat. DDP ini, lanjutnya, sesuai amanat founding father (pendiri bangsa) bahwa pembangunan nasional hanya dapat dilakukan melalui 'democratic rural development' dan data akurat.

"Sehingga DDP hadir sebagai sintesis, penyempurnaan. Dari sistem pendataan yang sudah ada," ujar Sofyan.