PDI Perjuangan Desak Wali Kota Terbitkan Kebijakan Penambahan Rombel Sekolah Negeri

RADAR NONSTOP - Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan mendorong Wali Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan pro rakyat. 

Hal itu ia tegaskan menyusul banyak keluhan rakyat kecil yang ingin masuk ke sekolah negeri. Namun, kuota tersedia di masing-masing sekolah (SMPN) telah habis, sehingga diperlukan adanya penambahan rombongan belajar (Rombel).

"Berdasarkan UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Artinya problematika yang berkembang di Kota Bekasi, yakni banyak yang ingin bersekolah negeri tapi kuota tidak mencukupi, sementara sekolah di swasta biayanya lumayan tinggi. Menurut saya tidak ada masalah kalau pemerintah membuat kebijakan baru menambah Rombongan Belajar (Rombel) selama mengakomodir masyarakat menengah ke bawah," tegas Faisyal saat diwawancarai di Kantornya, Jl. Chairil Anwar Bekasi Timur, Rabu (22/7/2020).

BERITA TERKAIT :
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi 

---

Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi

---

PDI Perjuangan, kata Faisal, mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat, sesuai dengan motto Partai 'Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat.

"Jadi kalau yang dibutuhkan rakyat adalah pendidikan yang layak, Pemerintah harus menyiapkan," tegasnya.

Kebijakan penambahan rombel, sambung Faisyal, demi memperjuangkan hak rakyat kecil bukan kepentingan pihak tertentu.

"Jangan nanti penambahan rombel hanya kepentingan beberapa pihak saja. Tapi kalau untuk kepentingan masyarakat saya mendukung. Artinya jangan pernah ada orang susah sekolah di Kota Bekasi. Penambahan rombel itu sangat wajar karena itu keinginan rakyat, apalagi Covid-19 berdampak pada ekonomi rakyat. Saya sebagai anggota DPRD sangat setuju," papar Politisi yang duduk di Komisi III DPRD Kota Bekasi ini.

Selain itu, Faisyal menyinggung perguruan swasta agar meningkatkan standar mutu pendidikan. Sehingga tidak menuntut pemerintah merelokasi anak yang tidak tercover di sekolah negeri, masuk ke swasta.

Ia mengatakan, banyak sekolah swasta yang diburu calon peserta didik, bahkan sebelum PPDB dibuka, sekolah tersebut sudah dipenuhi pendaftar.

"Saya kira jika sekolah swasta memperhatikan mutu, mereka tidak perlu meminta agar anak yang tidak diterima negeri masuk ke sekolah mereka. Makanya saya katakan perlu dikaji lagi jika pemerintah mau memberikan subsidi anggaran," pungkasnya.