RN - Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd, MM menegaskan bahwa mutasi dan rotasi Pegawai merupakan hak prerogatif wali kota. Tapi proses mutasi tersebut harus mempertimbangkan kualitas SDM yang profesional dan berkinerja unggul demi mendukung pembangunan kota.
Sardi menyoroti pentingnya penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, bukan karena faktor nepotisme.
"Saya melihat masih banyak posisi di OPD yang tidak diisi berdasarkan kemampuan. Jika mutasi hanya dijadikan ajang titip-menitip, tentu sangat disayangkan," ujarnya.
BERITA TERKAIT :Bau Sampah & Macet, Anggota DPRD Kota Bekasi Suryo Harjo Segera Bentuk Badan Khusus
Agar Tak Bocor, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Dorong Digitalisasi APD
Ia menambahkan bahwa mutasi seharusnya bertujuan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.
"Langkah ini bisa efektif jika diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik," tegasnya.
Lebih lanjut, Sardi mendorong agar pemilihan SDM aparatur selaras dengan visi-misi Wali Kota dan RPJMD lima tahun ke depan, khususnya dalam mewujudkan slogan "Nyaman kotanya, sejahtera warganya".
Namun, ia mengingatkan agar proses mutasi tidak mengganggu kinerja OPD yang ada. "Jangan sampai kebijakan ini justru menciptakan ketidakstabilan di lingkungan kerja Pemkot Bekasi," pesannya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa berdasarkan LKPJ wali kota, masih ada enam indikator kinerja utama per-OPD yang belum tercapai, sehingga perlu menjadi perhatian serius. Dengan demikian, Sardi menekankan bahwa mutasi harus dilakukan secara transparan dan berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur, bukan sekadar rotasi tanpa dasar yang jelas.
Kebijakan Pro Rakyat
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi memastikan seluruh kebijakan anggaran daerah Kota Bekasi berpihak kepada rakyat.
Ia akan fokuskan kebijakan-kebijakan strategis yang pro rakyat dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan seluruh warga Kota Bekasi.
Dengan latar belakang pengalaman politik yang panjang dan komitmen terhadap masyarakat, Sardi Efendi memiliki Visi besar untuk menjadikan lembaga legislatif sebagai motor perubahan di Kota Bekasi.
“Kami akan memperjuangkan pengalokasian anggaran untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Seperti infrastruktur yang memadai, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta pengembangan ekonomi lokal,” katanya.
Dalam sektor pendidikan, pria yang pernah menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi swasta di Bekasi ini, berencana mendorong kebijakan yang meningkatkan akses pendidikan gratis dan beasiswa untuk siswa kurang mampu.
Sebagai mantan pendidik, ia memahami pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Menurutnya
investasi pada pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Kota Bekasi.
Di bidang kesehatan, ia menyoroti perlunya peningkatan layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.
Sardi juga berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran yang cukup bagi pengadaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, sehingga seluruh warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak.
Selain itu, Sardi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar dana publik digunakan secara efektif.
“Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai ke masyarakat dalam bentuk program-program yang bermanfaat,” kata Sardi.
Sebagai Ketua DPRD, Sardi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ini mencakup perbaikan jalan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan solusi inovatif untuk mengatasi masalah banjir, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Kota Bekasi.
Sardi Efendi juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi lokal. DPRD di bawah kepemimpinannya akan mendorong kebijakan yang mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Kota Bekasi. Ia percaya bahwa dengan memberikan insentif dan pelatihan, UMKM dapat lebih berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Selain itu, mantan Ketua Umum BEM UNJ (Universitas Negeri Jakara) ini berencana untuk mendorong digitalisasi dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, ia ingin menciptakan sistem birokrasi yang lebih efisien dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah.
Sardi menyadari bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada DPRD, tetapi juga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan warga,” tegasnya.
Dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi lokal, dan transparansi anggaran, Sardi Efendi membawa harapan baru untuk Kota Bekasi. Lima tahun ke depan menjadi momentum penting bagi DPRD Kota Bekasi untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat.(ADV/IKL/DPRD)
