Sekdaprov DKI Bukan Putra Daerah, Ketum Forkabi: Mereka Tak Ingin Orang Betawi Jadi Sekda

RN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki sensitivitas dengan masyarakat Betawi di Jakarta. Pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI yang baru, Joko Agus Setyono, bahwa putra daerah dikesampingkan.

Demikian disampaikan Ketua Umum (Ketum) Forkabi, Abdul Ghoni. "Kami kecewa dengan Presiden Jokowi, Kemendagri, dan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Mereka tak ingin orang Betawi jadi Sekdaprov DKI," kata Ghoni dalam keterangannya di Jakarta, (16/2)

Bukti Presiden Jokowi, Kemendagri, dan Pj Heru tak ingin anak Betawi jadi Sekdaprov DKI sudah terlihat jelas setelah Marullah digeser dari posisi sekda. 

BERITA TERKAIT :
Ketum Forkabi Protes dan Tersinggung Kabinet Prabowo-Gibran Tidak ada Putra Betawi

---

Forkabi Deklarasi Dukung Pramono-Rano, Ghoni: Ogah Pemimpin Transferan

---

Menurut dia, satu bulan setelah Heru dilantik sebagai Pj gubernur, langsung menggeser Marullah dari posisi Sekdaprov DKI ke jabatan deputi.  

"Ini sudah jelas dan nyata Presiden Jokowi, Kemendagri, dan Pj gubernur tak ingin putra daerah menjadi Sekdaprov DKI. Anak Betawi jangan diam saja melihat ini. Bagi kami, ini sebagai catatan buruk kepada Presiden Jokowi, Kemendagri, dan Pj gubernur," tegas dia.

Bahkan, dia menduga, skenario sejak Heru menjadi Pj untuk menyingkirkan putra daerah sebagai Sekdaprov DKO. "Betawi jangan diam aja. Bangkit. Ayo bangkit. Ini tindakan semena-mena. Harusnya, Sekdaprov DKI anak Betawi. Untuk kompentensi Marullah sangat mumpuni dan masih banyak anak Betawi lagi,” ucap dia.

Jakarta, sebagai ibu kota, menurut penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI, sejak Gubernur Joko Widodo, Basuki T. Purnama, Djarot hingga, Anies Baswdan, Sekdaprov DKI selalu putra daerah (Betawi). 

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, bahwa sumbangsi masyarakat Betawai sejak era Gubernur Ali Sadikin sudah menyerahkan sebagian tanahnya untuk proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT).  

"Ini kali kedua Pj Gubernut menyakiti hati warga betawi setelah pencopotan Sekdaprov DKI, Marulloh Matalih. Banyak pejabat karir di Pemprov DKI yang bisa dipromosikan sebagai sekdaprov," ungkap dia.

Jika, pejabat Betawi disebut tak mengikuti proses seleksi, lalu buat apa pengabdian para pejabat tingkat madya maupun pratama yang asli Betawi. 

Sebab, menurut dia, selama ini kalau dilakukan seleksi terbuka untuk mengisi posisi Sekdaprov DKI. "Ini semua kembali kepada keberpihakan politik dari para pengambil keputusan di negeri ini," tandas dia.

Diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (15/2).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken Jokowi pada 13 Februari 2023.

Selain Joko, Heru juga melantik Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI, Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta

Sebelumnya, jabatan Sekdaprov DKI diisi oleh Marullah Matali. Namun, Heru Budi mencopotnya. Marullah diberi posisi baru sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata.

Posisi Marullah kemudian diisi oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto yang ditunjuk menjadi Pj Sekda DKI Jakarta.