Loloskan Insinyur Jadi Calon Kadis Kesehatan, Ada Apa Dengan Bang Ipul?

RADAR NONSTOP - Calon Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang diloloskan oleh Saefullah (Sekretaris Daerah) tidak memiliki kompetensi. Sebab, calon tersebut berlatar belakang pendidikan insinyur.

Padahal, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009, tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan Pasal 19, disebutkan bahwa Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.

“Jadi kami di DPRD DKI minta hasil seleksi kepala dinas kesehatan yang sudah diumumkan sekda tersebut segera dievaluasi,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik saat dimintai tanggapan para wartawan, Sabtu (5/1/2019).

Taufik menegaskan, DPRD DKI melalui Komisi A bidang pemerintahan, akan membahas persoalan seleksi pejabat yang tidak cermat ini. Nantinya, pihak-pihak terkait juga akan dipanggil dalam rapat yang akan digelar di DPRD.

“Kami akan menanyakan, bagaimana bisa seorang dengan latar belakang insinyur kok bisa lolos dalam seleksi kepala dinas kesehatan? Karena menurut hemat kami, ini adalah sebuat kekeliruan,” katanya.

Taufik menjelaskan, seorang kepala dinas kesehatan dituntut memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan. Sehingga, jika suatu saat ada persoalan mengenai masalah kesehatan, yang bersangkutan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya. 

“Jika seorang kepala dinas kesehatan berlatar belakang insinyur, tentu yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan dong. Seharusnya tidak diloloskan yang begini dalam seleksi,” tegasnya. 

Sebelumnya, melalui surat pengumuman yang ditandatangani Sekretaris Daerah, dicantumkan nama-nama sejumlah calon kepala dinas hasil seleksi. 

Salah satunya tercantum nama calon kepala dinas kesehatan, yang diketahui berlatar belakang bukan dari sarjana kesehatan, melainkan seorang insinyur. Sehingga menjadi sorotan sorotan publik dan DPRD DKI Jakarta.