Salahkan Daerah, Program Unggulan Jokowi Mandek

 

RN - Program andalan Jokowi meleset. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang kesehatan ada 10 bidang yang diperkirakan tidak mencapai target.

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyindir Kementerian PPN/Bappenas yang dianggap kerap menawarkan janji surga.

BERITA TERKAIT :
19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T

---

Sutet Ditolak Warga Tanjung Priok, PLN Asal Bangun Sebelum Sosialisasi

---

Luhut menganggap Bappenas mengumbar janji soal kemakmuran, padahal yang terpenting cara untuk mewujudkannya. Lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa blak-blakan soal biang kerok di balik tidak tercapainya 10 RPJMN 2020-2024 di bidang kesehatan.

Menurutnya, banyak target yang tidak tercapai karena tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah. Padahal, menurutnya Pemerintah Daerah seharusnya menjadikan rencana pembangunan nasional patokan dalam membentuk rencana pembangunan di daerahnya sendiri.

"Rencana pembangunan jangka menengah ini kan sifatnya nasional. Maka dia menjadi bukan milik pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah. Ini lah sebabnya kalau daerah kemudian tidak sinkron rencana pembangunannya dengan yang nasional," ungkap Suharso di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Mantan Ketum PPP yang digulingkan ini mencontohkan misalnya target penurunan angka stunting. Selama ini target itu sering dilihat hanya sebagai tanggung jawab pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah juga seharusnya ikut melakukan upaya agar target itu tercapai.

Target penurunan stunting sendiri menjadi salah satu dari 10 target RPJMN yang tidak bisa tercapai di tahun 2024. Target angka stunting pada balita ditargetkan turun hingga 14% tahun depan. Namun, capaian pada 2022 masih sebesar 21,6%.

Ketidakpaduan target itu dapat terlihat dari minimnya anggaran untuk menurunkan stunting di beberapa APBD Pemerintah Daerah. Suharso bilang ada yang cuma menganggarkan 2-5% saja untuk penurunan angka stunting.

"Soal stunting misalnya, dianggap target nasional jadi tanggung jawab nasional aja, padahal itu yang kerjakan juga harus daerah juga. Jadi bayangkan berapa kabupaten kota yang kita intervensi sedemikian rupa sementara daerah hanya alokasikan stunting hanya 5% bahkan ada 2%dri APBD. Ini kayak asal ada aja," beber Suharso.

Adapun, 10 Indikator RPJMN berisiko tidak tercapai mulai dari peningkatan imunisasi dasar lengkap pada 2022 63,17% menjadi 90% di 2024.

Kedua, angka stunting pada balita dengan target yang harus dicapai sebesar 14% tahun depan. Namun, capaian pada 2022 masih sebesar 21,6%.

Ketiga, tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7% pada 2022. Target RPJNM 2024 sebesar 7%.

Keempat, tuberkulosis yang ditargetkan 297 orang per 100 ribu penduduk pada 2024. Pada 2022 angkanya masih di kisaran 354 orang per 100.000 penduduk.

Kelima, eliminasi malaria yang sebesar 372 per kabupaten/kota pada 2022, dari target tahun depan sebanyak 405 per kabupaten/kota. Keenam, eliminasi kusta hanya 403 kabupaten/kota di 2022 dari target 514 per kabupaten/kota pada 2024.

Ketujuh, tingkat merokok pada anak yang masih di angka 9,10% per 2022. Target perokok anak di tahun 2024 adalah sebesar 8,7%.

Kedelapan, obesitas pada penduduk dewasa yang sebesar 21,8% pada 2022. Kesembilan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang diharapkan bisa menyentuh angka 100% di tahun depan, namun baru tercapai 56,4% tahun 2022. Kesepuluh, puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar yang baru 56,07% dari target 83%.