Macet Jakarta Makin Parah, Dishub Kerja Apa Cuma Konsep Doang Sih

RN - Kemacetan di DKI Jakarta makin parah. Hingga kini belum ada solusi yang signifikan untuk menuntaskan kesemrautan.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang kini dipimpin Syafrin Liputo belum juga punya konsep jelas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan saran agar pembangunan transportasi umum berjalan dengan maksimal seperti MRT, LRT dan Transjakarta.

BERITA TERKAIT :
Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat

---

Macet DKI Makin Parah, Begini Cara Ngeles Pj Gubernur Heru

---

"Karena DKI Jakarta kan sebagai kota penunjang. Semua orang Bekasi, Bogor, Tangerang dan sebagainya larinya ke Jakarta. Maka, transportasi umum harus dimaksimalkan," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (20/6/2023).

Kemudian, ia melanjutkan saat ini pembangunan transportasi umum seperti MRT Fase 2 sedang berjalan. Sehingga nantinya kalau pembangunannya sudah selesai masyarakat harus menggunakan transportasi umum.

"Pembangunan transportasi umum juga lagi berjalan. Kan ada pembangunan MRT Fase 2 dan MRT Fase 3. Semua nya lagi berjalan," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyampaikan, ada beberapa cara untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta yang semakin parah. Salah satunya adalah menerapkan manajemen lalu lintas di beberapa titik dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Kita lakukan manajemen lalu lintas di beberapa titik, kita lakukan penutupan rute di beberapa lokasi dan menerapkan sistem satu arah di beberapa titik. Kita lakukan geometrik untuk persimpangan dan rambu lalu lintas," kata Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo, di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (19/6/2023).

Dia menjelaskan, sudah ada AI yang bisa digunakan untuk mendukung manajemen lalu lintas. Fungsinya adalah untuk pengaturan di simpang jalan sehingga bisa mengurai kemacetan. "Yang paling baru kita terapkan sistem transportasi cerdas untuk pengaturan di simpang jalan. Yang sudah menerapkan itu relatif turun," kata Syafrin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ingin melakukan pembahasan pembagian jam kerja bagi karyawan perkantoran, khususnya di Jakarta Pusat. Awalnya pembahasan ini akan diadakan pada 28 Juni 2023. Namun, diundur menjadi awal Juli 2023.

Syafrin mengatakan, alasan diundurnya terkait pembahasan pembagian jam masuk kantor bagi pekerja di DKI Jakarta karena pada 28 Juni mendekati Hari Raya Idul Adha 2023. "Kita lihat bulan Juni itu lebaran ya. Jadi, kita akan mundurkan karena ternyata 28 Juni 2023 itu sudah ada yang Idul Adha," kata Syafrin di Jakarta pada Kamis (15/6/2023).