Etika Ganjar Telp Pj Gubernur DKI Disoal, Kritik NasDem Dan Jawaban Jokowi

RN - Aksi Ganjar Pranowo menelpon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pro kontra. Banyak pihak menuding etika Ganjar tak tak elok.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal aksi Ganjar. "Tanya aja Pak Heru. Tanyakan ke Pak Heru," kata Jokowi yang didampingi Heru Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agus usai mendengar keluhan warga. Aksi Ganjar itu dilakukannya usai blusukan di pasar di Jakarta Utara.

Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, awalnya mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.

Ganjar lalu menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus. Ganjar Pranowo lalu menyampaikan keluhan warga tersebut.

Ganjar pun mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.

Kritik NasDem

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Saan Mustopa, menanggapi Ganjar Pranowo yang langsung menelepon penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketika menerima keluhan dari warga Ibu Kota. Menurut dia, hal tersebut tidaklah pas, mengingat Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

"Ya kalaupun misalnya mendapatkan keluhan dari warga, tidak langsung otomatis telepon Pj Gubernur di depan warga, yang menempatkan diri seakan-akan posisinya, lebih tinggi dibandingkan PJ gubernur daerah lain," ujar Saan.

Jika memang ada keluhan dari warga DKI Jakarta, sebaiknya Ganjar menampungnya dan menyampaikannya secara informal kepada pihak yang berkaitan langsung. Apalagi Ganjar bukan merupakan presiden yang posisinya lebih tinggi dari Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Berikutnya kan posisinya baru bakal capres, masih ada tahap lainnya, capres, kalau terpilih jadi presiden. Ini kan masih ada tahap, ini kan baru bakal calon. Jadi hal-hal seperti itu tentu juga harus saling menjaga ya, di antara sesama kepala daerah," ujar Saan.

Ganjar sendiri merupakan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabenenya masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Menurut dia, Ganjar seharusnya menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi wilayah kepemimpinannya terlebih dahulu.

"Menurut saya walaupun sebagai bakal capres, dalam arti menjabat sebagai gubernur, sebaiknya di akhir masa jabatannya, konsentrasi saja (di Jawa Tengah). Kan gitu, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah pemerintahnya apalagi di ujung masa jabatannya, yang masih belum selesai ya selesai kan," ujar Saan.

"Apa pun misalnya ketika ada keluhan dari masyarakat di wilayah pemerintahan orang lain ya sampaikanlah, jangan seperti itu (menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.