Jokowi Dan Surya Paloh Masih Mesra, Operasi Buzzer Gagal Dong 

RN - Bocoran Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh soal undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023) menuai pro kontra. 

Netizen membuat lelucon. "Jokowi kepo nih," tulis netizen. Ada juga yang menulis "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya," ungkapnya. 

Tapi netizen lainnya menyebut, wajar jika Jokowi bertanya kepada sahabatnya. "Ini namanya operasi buzzer gagal woi," ungkap seorang netizen lainnya.

Diketahui, pertemuan keduanya terjadi usai Jokowi melantik Menkominfo Budi Arie Setiadi dan sejumlah wakil menteri serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Surya pun membocorkan hasil pertemuan tersebut. Menurut dia, Jokowi penasaran dengan sosok yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Rasyid Baswedan. Hanya saja, ia pun menjawab jika yang tahu sosok cawapres Koalisi Perubahan hanya Anies seorang.

"Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini, saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu (urusan) Pak Anies itu," ujar Surya saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Menurut dia, pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif Jokowi. Dia menilai, RI 1 mungkin menganggap baik pertemuan tersebut hingga diadakan setelah perombakan kabinet. Jokowi menunjuk ketua umum relawan Projo sebagai menkominfo menggantikan eks sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate yang harus masuk penjara.

Surya mengakui, hubungan personal yang baik dengan Jokowi membuatnya menerima undangan tersebut. "Suasana pertemuan baik sekali, suasana silaturahmi. Ya tidak ada hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan, mungkin lebih banyak kita saling bertukar informasi," ujar eks politikus Partai Golkar tersebut.

Paloh mengakui, pertemuan antara dirinya dengan Jokowi sebagai hal yang baik menjelang Pemilu 2024. Tujuannya agar ke depan tak ada lagi suasana ketegangan, kekakuan, dan kegalauan dari para elite bangsa.

Termasuk menghargai pilihan politik masing-masing yang merupakan bagian dari demokrasi. Semakin semua pihak memahami hal tersebut, akan semakin baik pula perkembangan demokrasi di negara ini.

"Saya harus jujurlah mengatakan itu dan saya pikir ini yang bagus sekali, karena ini yang kita butuhkan. Suasana kita menghadapi Pemilu 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita, bagaimana kalau bisa semua para katakanlah elite bangsa ini, ada suasananya dengan menyambut itu tidak dengan ketegangan," ujar Surya.

Reshuffle Kabinet 

Bos media group ini menegaskan, perombakan kabinet (reshuffle) merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Termasuk ketika Jokowi tak lagi menunjuk kader Nasdem sebagai menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) menggantikan Johnny G Plate. 

"Saya berulang kali mengatakan, itu hak prerogatifnya Presiden. Memang dia menggunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati, karena sesungguhnya itu memang benar," ujar Surya.

"Artinya Presiden bisa menentukan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau jalan terus, mau reshuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang memang konstitusi, bukan ngada-ngada," ucap Surya menambahkan.

Bahkan, kata dia, Jokowi sudah berkomunikasi dengannya sebelum pelantikan menteri dilakukan. Dia pun tak mempermasalahkan kursi Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju berkurang. Di samping itu, Surya juga menegaskan, Nasdem akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga masa kepemimpinannya berakhir.

Komitmen tersebut sudah dipegang pihaknya sejak pengusungan Jokowi pada 2014. 

"Partai ini bukan yang baru datang tiba-tiba mendukung Presiden Jokowi, kalian tahu itu semuanya. Dia saling berkepentingan, jadi kita katakan kita mau mendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya," ujar Surya.

Jokowi telah melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie dan Nezar Patria di Istana Negara. Menkominfo sebelumnya dijabat oleh Johnny G Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem. Jokowi mengungkap alasannya tak menunjuk kader dari Partai Nasdem untuk menggantikan Johnny yang tersandung kasus korupsi.

Menurut dia, penunjukan menteri dan wakil menteri dari kalangan nonpartai politik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur komunikasi di Tanah Air. 

"Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi singkat usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.