Kasus Minyak Goreng Bikin Gaduh Golkar, Airlangga Terus Digempur?

RN - Airlangga Hartarto terus digoyang. Dia digempur kiri kanan dan atas bawah.

Bukan cuma desakan Munaslub tapi kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) juga bikin gaduh. Saat ini internal Golkar terbelah dua. 

Ada yang pro Airlangga dan yang setuju Munaslub. Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham mendorong agar Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar. Ada empat hal yang membuat dirinya mendorong agar Airlangga mundur dari posisi tersebut.

"(Pertama) Untuk DPD I kesadaran bersama untuk memahami kondisi objektifnya Partai Golkar hari ini, dilihat dalam beberapa hal, kepemimpinan tidak lagi produktif," ujar Idrus di sebuah restoran kawasan Senayan, Jakarta.

Kedua, kini Airlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian terseret kasus dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Menurutnya, hal tersebut semakin membuat Partai Golkar dalam situasi politik yang bermasalah.

Ketiga, Airlangga seakan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindunginya terkait kasus yang menimpanya. Padahal pernyataan Jokowi sudah jelas, para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju harus taat terhadap proses hukum yang berlaku.

"Kemudian yang keempat, yang saya katakan tadi, yaitu negosiasi-negosiasi politik yang dilakukan itu cenderung manipulatif dalam arti untuk memproteksi diri," ujar Idrus.

Ia pun mendorong seluruh DPD Partai Golkar melihat empat fakta tersebut. Jangan sampai keempat hal tersebut terus berlanjut dan membuat partai berlambang pohon beringin itu tak produktif jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kalau inginnya teman-teman (DPD) menunggu tersangka dulu (baru mengganti ketua umum), kalau gitu kan kasian. Airlangga ditersangkakan dulu mereka baru mau, berarti kan sama dengan mendoakan itu, tidak boleh," ujar mantan Menteri Sosial itu.

Ketua DPP Partai Golkar, Jerry menilai hadirnya Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung (Kejakgung) sebagai saksi adalah bentuk ketaatan terhadap hukum.

Menurutnya, tak ada kaitannya antara pemanggilan tersebut dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digulirkan oleh pihak yang bukan merupakan bagian dari partainya.

Sementara Pengamat hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho mengatakan terlalu jauh jika pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dikaitkan dengan politisasi.

Dikatakannya, pemeriksaan Airlangga sebagai saksi adalah dalam rangka mengetahui mekanisme minyak goreng. Sebagai menteri koodinator perekonomian, Airlangga pasti mengetahui mekanisme kebijakan minyak goreng. “Terlalu jauh jika dikaitkan dengan poltik,” kata Hibnu, Ahad (30/7/2023).

Kesaksian Airlangga ini untuk memperkuat dugaan korupsi atas para tersangka yang sudah ada. Menguatkan dalil-dalil yang akan dibuat Kejaksaan atas para tersangka.

Diakui Hibnu, semua orang yang dipanggil sebagai saksi bisa menjadi tersangka. Tapi tidak semua yang dipanggil kejaksaan juga belum tentu keterangannya bernilai atau tidak bernilai. 

Dewan Pimpinan Pusat Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk seluruh kader di Indonesia. SE itu ditandatangani langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir dan Sekretaris Jenderal Ilham Permana.

Dalam Se bernomor 009/DPP/ORMAS/MKGR/VII/2023 tersebut, Adies menginstruksikan seluruh kader untuk tegak luruh pada seluruh kebijakan Partai Golkar. Ia juga menginstruksikan agar kader MKGR mendukung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Kami sampaikan Ormas MKGR tegak lurus kepada seluruh kebijakan Partai Golkar dan mendukung Bapak Airlangga Hartarto sesuai hasil Munas, Rapimnas, dan Rakornas Partai Golkar," tutur Adies dikutip dalam SE MKRG, Ahad (30/7/2023).