Dukung Honorer Demo, Walikota Tangsel Bisa Dicap Ngomporin?

RN - Walikota Tangsel Benyamin Davnie bisa dicap ngomporin. Sebab, dia mengizinkan tenaga honorer untuk melakukan demo ke Gedung DPR RI. 

Aksi demo menuntut kebijakan penghapusan honorer akan digelar pada 7 Agustus 2023. Sebaiknya walaupun mendukung aksi demo honorer, Benyamin tidak koar-koar di media. 

"Harusnya walikota tidak koar-koar di media. Ini seperti jadi kompor, kalau dukung ya dukung saja jangan memanasi dan ngomporin," sindir pengamat kebijakan publik, Tamil Selvan, Kamis (3/8). 

Tamil menilai, aksi Benyamin bisa blunder. "Bisa blunder lho, walikota itu kepanjangan tangan pemerintah pusat lho," ungkapnya.

Benyamin sebelumnya mengaku para honorer memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan mereka.

“Tidak apa-apa, silakan saja itu hak demokrasi masing-masing ya,” ujar Benyamin, Rabu, 2 Agustus 2023.

Benyamin menegaskan, para honorer tetap harus mematuhi aturan yang berlaku dengan meminta izin terlebih dahulu kepada atasan mereka. Selain itu ia juga berpesan untuk selalu menjaga kondusifitas selama melakukan unjuk rasa.

“Kalau mau demo silakan. Yang bersangkutan saya titip aja, minta izin dulu sama atasannya,” jelas Benyamin.

Diberitakan sebelumnya, 8.000 ribu tenaga honorer se-Banten akan melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta pada 7 Agustus 2023. Mereka nantinya akan tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB).

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua FPNPB, Taufik Hidayat. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para tenaga honorer terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 185/M.SM.02.03/2022.

Isi SE yang terbit pada 31 Mei 2022 itu, di antaranya, menyinggung soal penghapusan tenaga kerja honorer di instansi Pemerintah mulai 28 November 2023.

“Siap, iya, insya Allah tanggal 7 Agustus kita akan melakukan aksi ke Senayan bersama delapan Kabupaten/Kota yang ada di Banten,” kata Taufik, Selasa, 20 Juni 2023.

Taufik mengatakan,  pihaknya juga sudah berkomunikasi dan mengajak Forum Tenaga Honorer dari daerah lain di luar Banten untuk turut mengepung gedung DPR RI nanti. 

Dengan begitu, estimasi massa diperkirakan akan bertambah berkali lipat. 

“Kita sedang berupaya koordinasi dengan Provinsi lainnya untuk juga menyikapi rencana penghapusan honorer di bulan November tahun ini,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat untuk membahas perihal aksi itu pada Kamis, 15 Juni 2023, di Kota Serang.

Adapun hal telah disepakati bahwa Forum Tenaga Honorer Kabupaten/Kota se-Banten akan  melakukan aksi untuk mengawal RUU ASN Nomor 5 Tahun 2014 pada Senin, 7 Agustus 2023.

“Ada beberapa tuntutan kita, yaitu segera disahkan revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS tanpa melalui tes, mendesak kepada Presiden agar menerbitkan PP terbaru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK,” katanya.

“Dan terakhir memberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi kepada seluruh honorer untuk pada seleksi PNS dan PPPK,” ungkapnya.

Ia menyebut, di Banten ada 17.000 tenaga honorer yang sudah mengabdi lama. Namun, tidak mempunyai masa depan yang jelas. 

Untuk itu, pihaknya juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk membuka atau mengajukan kuota tenaga honorer dan memprioritaskan tenaga honorer itu sendiri.

“Kami minta ada prioritas bagi yang sudah mengabdi di Banten untuk diangkat PPPK atau CPNS terlebih dahulu. Dan tidak membuka secara umum,” pungkasnya.