SBY Sebut Ada Menteri Disuruh Pak Lurah Bikin Koalisi Baru, Sindir Sandiaga Uno Ya?

RN - SBY menuding ada menteri aktif melakukan lobi kiri kanan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut bahwa menteri itu mengajak Demokrat untuk membentuk koalisi baru.

"Kita juga tahu, seorang menteri, menteri masih aktif dari kabinet kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Bahkan SBY mengaku mendengar inisiatif menteri tersebut untuk mengajak Demokrat telah diketahui oleh Pak Lurah.

"Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan," kata SBY.

SBY lantas menyinggung adanya dalang yang menggerakkan manuver politik, salah satunya terkait pasangan koalisi capres-cawapres. Namun SBY mengaku tidak mengetahui dalang yang dimaksud.

"Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya katakan, saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain," tuturnya.

"Katanya, semua gerakan, manuver, proses politik yang ingar-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk menjalankan. Informasi," sambungnya.

Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan hal senada saat ditemui di gedung DPR, Jakarta. Dia menjawab pertanyaan apakah ada invisible hand setelah Paloh bertemu dengan Jokowi.

"Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin, sangat mungkin. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan yang Maha Kuasa," ujarnya.

Menurutnya, ada kondisi yang berubah begitu cepat belakangan ini, termasuk soal keputusan duet Anies-Cak Imin. Dia menduga ada keterkaitan bila memang dihubungkan dengan pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi.

"Tetapi, kalau mau dihubung-hubungkan, ya tentu pertama memang ada kasus hukum begitu menukik, kemudian akan ada kasus hukum tambahan, tetapi berhenti setelah Pak Surya Paloh ketemu dengan Presiden, dan kemudian setelah itu ketemu kami juga jarang ketemu dan terakhir tanggal 24 Agustus ketemu dan kemudian ada keputusan lain," ujar Herman.

"Kemarin kan ketemu lagi melaporkan katanya terhadap koalisi yang dibangunnya dan menetapkan capres-cawapresnya. Ya kalau mau dihubung-hubungkan, ya pasti ada hubungannya. Sangat erat," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan ada kabar kalau Sandi memang intens menemui PKS dan Demokrat. Sandi kabarnya akan membentuk poros baru dengan menduetkan dirinya dengan AHY.

Jokowi Bantah 

Sebutan Pak Lurah sering dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi Jokowi enggan memberikan tanggapannya terkait kabar yang menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah meneken kerja sama dengan Partai Nasdem. 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu dikabarkan akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.

Jokowi menegaskan hal itu bukan menjadi urusannya sebagai presiden. Ia pun menyerahkan masalah itu ke masing-masing ketua partai.

"Urusannya ketua-ketua partai. Urusan partai. Bukan urusannya presiden," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

PKB dan Partai Gerindra sebelumnya tergabung dalam Koalisi KKIR. Namun setelah Partai Golkar dan PAN ikut bergabung, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemudian mengumumkan nama koalisi baru yakni menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Setelah itu, kabar beredar Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu kesepakatannya adalah disepakatinya Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun menanggapi santai kabar tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk dari demokrasi.

"Ya inilah namanya demokrasi kita ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana (pasangan Anies-Muhaimin) itu," ujar Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

"Tapi itu demokrasi, kita bernegosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja ya," sambungnya.