Belum Ada CSR Urus Infrastuktur Provinsi, Pemprov Banten Kebanyakan Aturan Atau Gimana?

RN- Pemerintah Provinsi Banten kelihatannya masih sulit mengandeng Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penataan infrastruktur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani mengtakan, tahun ini belum ada CSR yang masuk di program pemerintahan, sehingga sumber pendanaan pembangunan semua berasal dari APBD.

“Kalau untuk tahun ini belum, karena saat ini CSR belum ada yang menawarkan anggaran. Artinya untuk tahun ini 2023 itu tidak ada yang bersumber CSR. Nanti nunggu tawaran dulu, misalkan ada perusahaan yang ingin masuk,  tapi mau ngerjain sendiri program uang kita kasih. Jadi CSR itu kan dari perusahaan dikerjakan kemudian dipertanggungjawabkan," tandasnya kepada wartawan.

Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, mengatakan sedang mengoptimalkan pendataan. Meski begitu Virgojanti mengakui CSR lebih menyentuh wilayah Kabupaten/Kota.

“Tim CSR belum optimal kita perankan. InshaAllah nanti kita sedang lakukan penataan, supaya nanti dana-dana CSR juga bisa kita jadikan memperkuat dalam rangka upaya mengatasi permasalahan pembangunan di wilayah-wilayah. Jadi belum ada CSR yang masuk ke infrastruktur, rata-rata kan mereka terjun langsung ke Kabupaten/Kota yah, misalnya ada yang kesulitan jembatan langsung mereka membantu ke Kabupaten/Kota,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, saat ditemui Media di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang beberapa waktu lalu.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, pada rencana kerja dan pendanaan daerah, salah satu sumber anggaran untuk pendanaan program dan kegiatan prioritas di Provinsi Banten tahun 2023 yaitu menggunakan dana CSR.