Kaum Kusut Nyinyirin Pidato Kapolri ‘Estafet Kepemimpinan’ Nih Kata Pakar Intelijen dan Pertahanan

RN - Pidato Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Perayaan Natal Mabes Polri 2023 soal pentingnya mencari seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan menuai polemik.

Kaum kusut pun menjadikan pidato tersebut sebagai amunisi untuk nyinyirin netralitas Polri di Pilpres 2024.

Menanggapi hal tersebut, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai ungkapan “estafet kepemimpinan” yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih dalam koridor netralitas Polri.

BERITA TERKAIT :
Wakapolri Ahmad Dofiri, Bongkar Kasus Ferdy Sambo Hingga Tumpas Gangster DIY

---

Judi Online Digandrungi Anak Muda, Biang Keroknya Influencer Dan Pasangan Murah Hingga Beking

---

“Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas Polri juga sudah mengklarifikasi hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan bahwa tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.

"Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon," tutur Simon, sapaan akrabnya.

Simon menjelaskan bahwa Pemilu 2024 memang sebentar lagi akan dilaksanakan, apa pun ungkapan Kapolri atau pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsir oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.

“Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri," ujar Simon.

Menurut dia ungkapan “estafet kepemimpinan” dari Kapolri sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap netralitas Polri.

"Sejak awal Polri sudah menegaskan komitmennya. Konsisten hingga sekarang. Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ucap Simon.

Namun demikian, Simon mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh sejumlah pandangan-pandangan yang menafsirkan pernyataan Kapolri tersebut dengan cara yang utuh.

"Kita harus waspada terhadap ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sejauh ini, tahapan Pemilu telah berjalan dengan baik, jangan sampai isu-isu yang muncul mengganggu fokus Polri untuk mensukseskan Pemilu 2024," kata Simon.

Menurut dia, di tengah masif-nya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.

"Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045," tukas Simon.