Bansos Bukan Alat Politik Pilpres, Dibeli Dari Duit Pajak Rakyat Lho...

RN - Bansos yang kini lagi gaduh dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menyebut kalau masyarakat khususnya yang menerima bantuan sosial (bansos) agar paham sumber uang bantuan tersebut. 

Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat dan perjuangan gotong royong, sehingga rasa gotong royong ini harus dipupuk, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Diketahui, aksi Jokowi yang membagikan langsung bansos menuai protes. Menjelang hari H pencoblosan bansos bisa dijadikan alat politisasi apalagi putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.

"Mereka yang mampu akan membayar pajak dan tentu mereka mau tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata Sri Mulyani dalam acara Peresmian Rumah Susun ASN di Jayapura, Kamis (1/2/2024) kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menepis stigma bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Padahal uang yang dikelola negara didapat dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai bansos adalah kebijakan negara, bukan perseorangan yang kini kerap dipolitisasi untuk kepentingan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Persetujuannya juga dilakukan di DPR dalam proses penganggarannya.

Namun, publik saat ini melihat adanya politisasi bansos untuk kepentingan elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Bahkan ada yang terang-terangan memasang stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bansos berupa beras untuk rakyat miskin dari Bulog.

Yang bikin curiga lagi adalah anggaran bansos naik pada 2024 mencapai Rp 496 triliun. Angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bansos baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bansos itu diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu. Bantuan itu akan diberikan di bulan Februari, bulan yang sama dengan pencoblosan Pemilu.

Jokowi membantah soal politisasi bansos. "Itu sudah dari dulu. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.