Dishub DKI Beli Motor Listrik Rp 6,5 M, Yang Jadi Sasaran Tembak Malah HBH 

RN - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta blunder. Anggaran Rp 6,5 miliar untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP kini dikorek-korek. 

Akibat ulah Dishub, kini Pj Gugernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (HBH) jadi sasaran tembak. Awalnya PDIP mengkritisi anggaran Rp 6,5 miliar untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP. 

Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan saat ini masyarakat dihadapi oleh polemik dana beasiswa mahasiswa atau KJMU. Diketahui, anggaran KJMU dipangkas tanpa koordinasi ke DPRD oleh Dinas Pendidikan dengan alasan anggaran kurang.

BERITA TERKAIT :
Jalur Sepeda Di Senopati Jadi Parkir Liar, Menghapus Jejak Anies?

---

Waspada, Pelaku Kriminal Makin Brutal Di Jakarta 

---

"Apalagi jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pencabutan subsidi KJMU, KJP dan lain-lain yang saat ini meresahkan penerima manfaat, harga bahan dasar sembako membumbung naik, kesehatan dan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, maka Pengadaan Belanja 5 Motor Listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran," kata Rio kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Rio lantas meminta Pemprov DKI berhati-hati dan peka terhadap kondisi warga saat ini. Sekalipun, Pemprov DKI tengah menggencarkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan bertenaga listrik.

"Anggaran besar untuk pembiayaan motor besar Dishub bertenaga listrik harus hati-hati dan sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini, apalagi diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Rio memandang belanja motor listrik yang anggarannya bersumber dari APBD mesti mempertimbangkan dampak secara langsung kepada masyarakat. Apabila tak berdampak terhadap masyarakat, ia mengusulkan sebaiknya anggaran Rp 6,3 M itu dialihkan ke pos anggaran lain.

"Pembelanjaan Motor Listrik baru tersebut bersumber dari APBD, yang tentunya harus mempertimbangkan dampak langsung ke masyarakat. Jika tidak berdampak ke masyarakat tentunya Anggaran Rp 6,3 miliar bisa dialihkan ke kebutuhan lain," ucapnya.

Ia juga mendorong agar Dishub mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang sudah ada ketimbang mengadakan baru.

"Dishub harus mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang saat ini sudah ada. Artinya pengadaan ini apakah karena kekurangan unit atau karena unit sebelumnya nya mengalami disfungsi penggunaan yang bisa saja disebabkan oleh faktor buruknya perawatan," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal membeli motor listrik yang digunakan untuk pengawalan (Patwal) pimpinan VVIP. Anggaran yang disiapkan berjumlah Rp 6,5 miliar.

Hal tersebut tertera dalam situs SiRUP LKPP seperti dilihat, Senin (4/3/2024). Tender tersebut diberi nama 'Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP'.

Pengadaan tersebut berada pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggarannya berasal dari APBD DKI 2024.

"Total pagu Rp 6.354.750.000 (Rp 6,5 miliar)," demikian tertulis dalam situs tersebut.

Motor listrik yang akan dibeli berjumlah lima unit. Pemilihan penyedia dijadwalkan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024. Pemanfaatan barang ditargetkan dimulai pada Desember 2024.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengusulkan agar anggaran tersebut diinvestigasi perutukannya.

Rany mengaku tak mempermasalahkan mengenai rencana belanja kendaraan dinas operasional (KDO) apabila diperlukan. Namun, Rany memandang perlu dilakukan pengecekan apakah anggarannya sudah sesuai per unitnya.

"Kalau untuk anggarannya kan bisa diinvestigasi dengan anggaran tersebut berapa harga per unitnya apakah relevan atau tidak dengan anggaran tersebut," kata Rany kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Rany juga menerima informasi saat ini sejumlah unit motor dinas sudah tak laik pakai. Sehingga, menimbulkan risiko bagi penggunanya.

"Sepanjang saya tau memang sdh banyak unit motor yang sudah tidak layak pakai bisa menimbulkan risiko bagi penggunanya. Itu yang saya tahu ya, mohon maaf bila salah," ucap politikus Gerindra itu.