.png)
RN - Pemerintah akan menyawer beras bantuan lagi. Bantuan ini akan dibagikan sekitar bulan Juli hingga Oktober atau menjelang Pilkada 2024 serentak.
Bantuan diberikan terkait potensi gelombang panas dan kekeringan yang akan melanda Indonesia pada Juli hingga Oktober 2024. Jokowi mengatakan prediksi itu hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Wanti-wanti itu Jokowi sampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6).
BERITA TERKAIT :Sirekap Rawan Bikin Gaduh Pilkada 2024, Waspada Jual Beli Suara
Musim Pilkada Serentak, Peredaran Duit Naik Jadi Rp 9 Triliun
"Nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus, itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/6).
Jokowi menyebut hampir seluruh negara di dunia terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang. Kondisi itu menyebabkan banyak negara mengalami penurunan produksi beras.
"Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri," imbuhnya.
Oleh sebab itu, salah satu solusi menghadapi kekeringan menurut Jokowi adalah dengan program pompanisasi.
Jokowi menjelaskan pompanisasi di seluruh Indonesia akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit.
Jokowi juga memastikan bantuan beras yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat merupakan beras jenis premium yang berkualitas baik.
"Ini berasnya yang diterima ada yang kuning-kuning, hitam-hitam gitu? Bagus-bagus ya? Karena yang dikirimkan ke bapak-ibu semuanya adalah beras-beras premium," ujar Presiden.
Presiden kemudian meminta masyarakat yang mendapatkan bantuan beras dengan kualitas tidak baik, untuk melaporkan kepada dirinya. Namun semua mengaku mendapatkan beras berkualitas baik.
"Kalau dulu-dulu kan gitu, berasnya hitam, berasnya sudah kuning-kuning. Sekarang nggak ada ya," kata Presiden.
Presiden pun memastikan kontinuitas distribusi beras kepada masyarakat, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember ya. Kita syukuri karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu," ujar Presiden.
Dia menyampaikan pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk Badan Urusan Logistik (Bulog) yang terus memperbaiki manajemen pengelolaan di dalam.
Menurut Presiden, saat ini stok beras yang dimiliki pemerintah mencapai 1,7 juta ton. Stok melimpah ini juga berperan untuk mencegah permainan harga dari tengkulak atau pihak lainnya.
