'Kudatuli, Kami Tidak Lupa', Ribka: Jokowi Salah Minum Obat 

RN - Kritikan pedas kembali dilontarkan elit-elit PDIP. Kali ini Presiden Joko Widodo dituding telah melupakan akar dan tempat di mana ia tumbuh hingga menjadi seperti saat ini.

Kritik itu diucapkan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dalam diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurut Ribka yang berlatar belakang dokter, Jokowi bisa lupa akar karena diduga salah minum obat. 

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?

---

“Emang Jokowi udah lupa, salah minum obat apa bagaimana ya?” ujarnya. 

Ribka menegaskan, seorang pemimpin sejati itu sedianya memiliki kepemimpinan yang baik. Bukan melupakan akar tempat di mana ia ditempa dan besar hingga menjadi orang nomor satu di republik Indonesia.

“Pemimpin itu punya leadership akan ingat siapa yang membesarkan, kalau sudah lupa jangan-jangan salah minum obat? Jokowi harus ketemu saya dulu biar normal lagi, kita suntik,” kelakarnya disambut riuh tawa peserta diskusi.

Di sisi lain, Ribka menyinggung soal betapa pentingnya peristiwa Kudatuli sebagai tinggal sejarah yang melahirkan reformasi 1998. 

Menurutnya, tanpa Tragedi Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli 1996, tidak akan lahir reformasi dan kebebasan seperti saat ini.

“Tidak ada Kudatuli atau 27 Juli tidak ada reformasi. Reformasi itu adalah tonggaknya adalah kasus 27 juli,” kata Ribka.

"Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati, walikota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," tandasnya.

Bully Presiden  

Jokowi sebelumnya menanggapi indeks demokrasi yang turun menjelang berakhirnya masa jabatan. Soal demokrasi, Jokowi mengungkit pemilihan umum atau Pemilu berjalan dengan baik dan demokratis.

Jokowi juga mengklaim kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi dijamin. "Semuanya nggak ada yang dihambat. Setiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita denger," katanya ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.

"Orang nge-bully presiden juga kita denger. Kalau ngekritik hampir tiap detik ada pasti," kata Jokowi.

Economist Intelligence Unit (EIU) pada Kamis, 15 Februari 2024, mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71.

Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Tahun lalu Indonesia bercokol di peringkat 54. Tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.

Setidaknya, ada lima indikator yang menyusun penilaian Indeks Demokrasi 2023. Indikator dengan skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia, yaitu 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38).