.png)
RN - Rupanya curhatan warga Penjaringan Jakarta Utara mengenai puluhan tahun tidak punya RSUD di wilayahnya menuai kritikan dari para akademisi atau para aktivis.
Salah satunya datang dari aktivis 98 Agung Wibowo Hadi. Menurut dia persoalan curhatan warga tidak boleh dikesampingkan.
Apalagi demi menunjang kesehatan warga yang ekonomis terjangkau meski ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
BERITA TERKAIT :Duta Palma Seret Banyak Orang, Korupsi Dan Pencucian Uang Rp 6,5 Triliun
Nuroji 'Si Jagoan Depok' Bikin Malu, Sanksi MKD DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia
"Tentu harus menjadi perhatian khusus, apalagi Pemprov DKI yang sekarang. menjadi DKJ ini. Saya yakin memiliki lahan aset yang begitu banyak. Belum lagi, yang saya tahu banyak lahan atas nama PT.Jakpro. Artinya, Jakpro ini sebagai Bos Tanah yang dipercayakan oleh pemerintah daerah untuo kelola lahan. Masa iya sampai sekarang tidak peduli," ucap aktivis yang biasa disapa Agung Dekil ini, Senin(26/08/2024).
Bukan hanya itu saja, Agung juga menyoroti kinerja Pemkot Jakarta Utara terutama Walikota maupun para anggota legislatif yang hanya mau mengambil suaranya saja.
"Ini juga lucu, harusnya walikota bisa berkordinasi dengan pihak-pihak terkait jangan cuek, Ini menyangkut ketersediaan fasilitas kesehatan. Mungkin warga beranggapan se-enak-enaknya RS Swasta lebih enak RS pemerintah. Apalagi anggota DPRD di wilayah Dapil 3. Jangan maunya minta suara doang. Tapi dengerin tuh curhatan warga," ketusnya.
