.png)
RN - Pertarungan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) bakal seru. Politikus senior Golkar Agung Laksonoo bakal maju.
Agung akan berhadapan dengan Jusuf Kalla (JK). Duel Agung dan JK ini menuai pro kontra.
Banyak pengurus PMI di derah berguyon. "PMI ini tempat penampungan senior, pensiunan hingga orang-orang nganggur," ungkapnya.
BERITA TERKAIT :PMI Versus JK & Agung Laksono, Menkum Siap Jadi Juru Damai
PMI Jangan Sampai 'Hancur Lebur', JK Versus Agung Laksono Damailah, Menkes Ogah Keseret Ribut-Ribut
Sementara Agung mengaku akan memperbaiki hubungan PMI dengan Pemerintah jika terpilih sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029 dalam musyawarah nasional PMI 8-10 Desember nanti.
Terlebih, kata dia, hubungan PMI yang baik dengan Pemerintah krusial untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia yang membutuhkan.
"Saya yakin Pemerintah dan Presiden akan siap untuk bekerjasama dengan kami ke depan, dalam rangka meningkatkan pelayanan dari palang merah Indonesia," ujar dia.
Di sisi lain, Agung mengaku mendengar JK akan kembali maju dalam pemilihan ketua umum PMI periode 2024-2029.
Ia memprediksi pemilihan ketua umum PMI 2024-2029 akan diisi oleh dua kandidat yakni dirinya dan JK selaku petahana yang telah menjabat sejak 2009.
"Kami tentu sudah mendengar, karena yang disebut tadi Pak Jusuf Kalla itu ketua PMI-nya sekarang, petahana yang sudah 3 kali memimpin PMI, sudah 3 periode dan mau maju lagi sekarang," ujar dia.
Lebih lanjut, Agung enggan ambil pusing terkait keputusan JK yang diklaim akan kembali ikut pemilihan ketua umum PMI 2024-2029.
Lalu apak kata JK? "Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam," ujarnya JK.
Mantan wakil presiden itu menjelaskan ketum PMI harus mengerti tentang kerja-kerja kemanusiaan. Menurutnya, orang yang menduduki kursi ketum PMI harus menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
"Harus ada etika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan ada aturan-aturannya," imbuh JK.
JK tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait hal itu. Termasuk, adanya upaya manuver dari kubu Agung Laksono yang ingin menggantinya sebagai Ketua Umum PMI.
"Langkah Agung, saya belum tahu," katanya.
Sebelumnya rumor mengenai adanya upaya untuk menggoyang Jusuf Kalla dari Ketua Umum PMI menguat jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke 22 pada Desember 2024.
Hal ini diungkapkan oleh eks Menteri ESDM yang juga mantan Sekjen PMI, Sudirman Said saat berbincang dengan wartawan senior, Hersubeno Arief yang diunggah di akun Hersubeno Point bertajuk "Bahaya Ini, Jusuf Kalla Mau Disingkirkan dari PMI" dilihat Ahad, 1 Desember 2024.
Dalam perbincangan tersebut, Sudirman Said dan Hersubeno membahas terkait beredarnya surat dari Komite Donor Darah Indonesia. Surat ini berisi undangan kepada para ketua PMI kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia untuk datang ke Hotel Sultan Jakarta yang isinya untuk mendukung Agung Laksono sebagai Ketum PMI yang baru.
Ironisnya, organisasi Komite Donor Darah Indonesia itu, menurut Sudirman Said, selama ini tidak dikenal di kalangan PMI.
