Sabtu,  23 November 2024

Rp 652 Juta Buat Karangan Bunga

Nasib Kartu Sehat Kota Bekasi Hingga Saat Ini Belum Jelas?

YUD
Nasib Kartu Sehat Kota Bekasi Hingga Saat Ini Belum Jelas?
Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto

RADAR NONSTOP - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi saat ini telah menyiapkan dana sebesar Rp 810 juta untuk biaya karangan bunga.

Anggaran ucapan selamat atau belasungkawa tersebut dialokasikan pada APBD Kota Bekasi 2019. 

Berdasarkan data di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rabu (6/2) lalu, lelang dimenangkan Jogja Floristh, melalui penawaran sebesar Rp 652, 620 juta.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono mengaku, belum mengetahui hal itu.
Akan tetapi, menurutnya, penggunaan dana anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

“Itu kan sesuai kebutuhan saja penggunaannya. Pengertiannya, kalau tidak dipakai, maka tidak digunakan dan uangnya tentu balik lagi ke Negara,” terang Tri.

Menurutnya, karangan bunga peruntukkannya relatif. Namun, tentunya untuk ucapan kepada warga. Saat disinggung siapa saja yang menggunakan ucapan yang difasilitasi dana APBD tersebut, apakah khusus Walikota, Wakil Walikota dan Jajaran Kepala Dinas atau Pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi, Tri mengaku, belum mengetahui secara pasti.

Terpisah, Mas Liong Bie, warga Bekasi yang juga pengamat kebijakan roda Kepemerintahan Kota Bekasi mengatakan, kalau penggunaan anggaran karangan bunga adalah kegiatan yang tidak bermanfaat bagi publik.

"Anggaran yang nilainya mencapai Rp 652 juta itu tidak produktif. Padahal di sekitar Kota Bekasi banyak jalan yang rusak dan rakyat yang masih membutuhkan bantuan, seperti kesehatan dan pendidikan,” paparnya kepada RADAR NONSTOP, Sabtu (9/2).

Menurutnya, penggunaan anggaran sebesar Rp 652 juta tersebut tidak mendasar.

"Bayangkan, dari proses lelang ada perusahaan yang memberi penawaran lebih murah, yaitu sebesar Rp 530 juta. Meskipun proyek itu yang dipilih dan dimenangkan, kami menilai Pemkot Bekasi masih tidak bermartabat sebagai penyelenggara roda pemerintahan daerah. Jelas ini ada permainan oknum. Padahal disinyalir banyak pihak ketiga oada 2018 lalu belum terbayarkan," tandas Liong Bie, yang juga konsultan supranatural.

Bahkan katqnya, di tengah polemik anggaran karangan bunga, nasib Kartu Sehat (KS) sampai saat ini tidak jelas.

"Banyak warga yang tidak bisa menggunakannya. Artinya, masih banyak keperluan yang lebih penting dan urgent dibanding dengan karangan bunga yang dianggap sebagai pencitraan semata," pungkasnya. 

BERITA TERKAIT :