IKN Jokowi Mandek, Swasta Mulai Gerah Tanam Duit?

RN - Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur mulai mandek. Banyak groundbreaking proyek tidak pembangunan seret.

Kabarnya swasta mulai ragu untuk investasi di IKN. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tidak membantah. 

Dia mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di IKN. Hal ini menyusul temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di sana.

BERITA TERKAIT :
Gagal Pindah Ke IKN, ASN: Belum Siap Dan Itu Hanya Ambisi Jokowi?

---

Pramono-Rano Karno Dilantik 6 Februari Oleh Prabowo Di IKN

---

Mantan politisi PDIP yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit. Oleh karena itu pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah setuju memberikan anggaran Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) hingga 2029. 

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan anggaran itu sudah disepakati dalam rapat terbatas.

"Untuk itu dalam selesaikan program 2025-2029, itu butuh APBN Rp 48,8 triliun. Total, Rp 48,8 triliun tadi presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN untuk selesaikan tadi," tegas Basuki di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Anggaran itu akan digunakan untuk membangun ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif sehingga IKN bisa siap digunakan untuk ibu kota politik.