.png)
RN - Presiden Prabowo Subianto kesal dengan tingkah para perusahaan yang tidak memanfaatkan hutan. Padahal izin untuk mengelola hutan sudah dikeluarkan.
Prabowo sudah meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 perusahaan. Perintah itu dikeluarkan lantaran mereka tak kunjung memanfaatkan izin pengelolaan itu meskipun sudah terbit cukup lama.
"Ada pihak yang swasta telah diberi izin memanfaatkan hutan tetapi tidak dimaksimalkan, sehingga Pak Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan tadi," kata Raja Juli selepas menghadap Presiden saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
BERITA TERKAIT :Usai Pagar Laut, Sawit & Lahan Hutan Yang Dicaplok Swasta Bakal Direbut
Raja Juli menyebut kawasan hutan yang dicabut izinnya itu tersebar dari mulai Aceh sampai Papua. Total luas kawasan hutan itu mencapai 526.144 hektare. Menteri Kehutanan menyebut, 18 perusahaan itu menerima PBPH cukup lama. Ada yang sejak 1997, 1998, dan ada juga yang sejak 2006 dan 2010.
Raja Juli mengatakan, kementerian telah menjalankan sejumlah prosedur sebelum pada akhirnya akan mencabut izin tersebut, di antaranya berkirim surat untuk menanyakan penggunaan izin yang diberikan. Kementerian, kata dia, juga telah memberikan peringatan kepada mereka.
"Kami punya kriteria untuk mekanisme memperingatkan, bersurat dicek kembali sampai akhirnya saya akan cabut izinnya setelah mendapatkan izin dari Pak Prabowo," kata Raja Juli.
Dia menambahkan, kebijakan mencabut izin itu akan ditetapkan dalam peraturan menteri yang kemungkinan terbit hari ini. Jika izin itu dicabut, area-area hutan yang dapat dimanfaatkan lahannya itu akan menjadi hutan-hutan negara.
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nuswon Wahid membocorkan gebrakan selanjutnya. Usai pagar laut, lahan hutan dan sawit bakal dibenahi.
Nusron mengaku usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada sore hari ini Jumat (31/1/2025), ada beberapa pesan yang harus diberesi.
Dalam ratas tersebut Prabowo menekankan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh negara harus dikembalikan dari pihak-pihak lain.
"Kembalikan dan kuasai kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak-pihak lain," kata Nusron kepada wartawan usai rapat, Jumat (31/1/2025).
Nusron Wahid mengungkapkan bahwa rapat tersebut membahas permasalahan lahan hutan hingga sawit. "Masalah sawit. Sama lahan hutan, sawit yang di lahan hutan," katanya.
Nusron menyebut dalam ratas juga membahas terkait satgas penertiban kawasan hutan. "Ya, salah satunya itu," kata dia.
