.png)
RN - Sikap oposisi PDIP ke pemerintah tidak segalak saat SBY memimpin. Kini PDIP lebih lunak dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
Seperti kebijakan efisiensi anggaran. PDIP secara tegas mendukung kebijakan Prabowo.
PDIP juga meminta kepada kepala daerah yang didukung oleh Banteng untuk patuh dan nurut dengan kebijakan pemerintah pusat.
BERITA TERKAIT :Reshuffle Jilid-1 Prabowo, Pratama Gak Jadi Dilantik Padahal Sudah Pakai Jas Dan Dasi
Koalisi Parmanen Tidak Wajibkan Prabowo Gandeng Gibran Di Pilpres 2029
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hasto juga mendorong pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengutamakan produktivitas dan perekonomian rakyat.
Hal itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Rabu (12/2/2025). Hasto mulanya menjelaskan para pendiri bangsa yang tidak memikirkan anggaran saat Indonesia Merdeka.
"Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu, ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita tidak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita," kata Hasto.
Hasto mengatakan PDIP selalu mengajarkan demokrasi dan kedaulatan rakyat kepada kadernya. Menurutnya, suara rakyat ingin agar efisiensi serta akuntabilitas anggaran dapat dilakukan. Atas dasar itu, pihaknya pun mendukung kebijakan efisiensi anggaran.
"Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu," ucapnya.
Hasto yang kini sudah menjadi tersangka KPK itu mengatakan kondisi geopolitik dunia turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Dia mengatakan upaya untuk mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi anggaran dan meningkatkan ekonomi di dalam negeri perlu dilakukan.
"Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk Berdikari," katanya.
Hasto juga berharap, dengan adanya efisiensi anggaran, Presiden Prabowo dapat memprioritaskan program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Menurut Hasto, PDIP juga mengajarkan agar kepala daerah dari PDIP mengutamakan program rakyat.
"Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat," katanya.
"Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, misalnya dari Kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari Kepala Daerah PDI Perjuangan," ucapnya.
Hasto juga menyampaikan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah tengah mengkaji efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dia berharap efisiensi anggaran harus diutamakan untuk kepentingan rakyat.
"Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian, itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah, agar terkait efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Maka kemudian muncul larangan pemborosan anggaran, itu yang kami lihat dalam perspektif positif," ujarnya.
"Ini juga sebagai pembekalan, agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang. Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita," kata Hasto.
Hasto menambahkan kepala daerah dari PDIP harus mengikuti kebijakan nasional. Dia mengatakan hal itu harus dilakukan karena Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan federal.
"Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam negara kesatuan, bukan negara federal, sehingga seluruh pemerintah daerah, tentu, meskipun mereka dipilih secara langsung dan memiliki suatu visi misi dalam suatu kebijakan nasional, pembangunan negara harus meletakkan dalam suatu kesadaran sistem politik kita," katanya.
Dia juga mengingatkan para kepala daerah terpilih asal PDIP soal visi dan misi Presiden. Dia mengatakan visi-misi itu telah masuk menjadi undang-undang dan mengikat semua pihak.
"Presiden dan Wakil Presiden memiliki suatu visi misi dan kemudian setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka visi misi ini dinyatakan di dalam suatu Undang-undang tentang pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun, yang artinya sebagai Undang-Undang mengikat kita semua. Mengikat seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dan mengikat seluruh warga negara Indonesia pada Undang-Undang itu," ucapnya.
