.png)
RN - Staf khusus (Stafsus) Gubernur, Nirwono Joga mengatakan keberlangsungan siklus air bersih sangat dibutuhkan agar berkelanjutan.
Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota menyampaikan, ada empat hal yang penting harus dilakukan agar kebutuhan air bersih terus dapat terjaga keberadaannya.
"Regenerasi/pembenahan badan sungai dari hulu ke danau-embung-waduk, revitalisasi badan air, situ, danau-embung-waduk, penambhan RTH dan konservasi perlindungan hutan lindung," ujar Nirwono.
BERITA TERKAIT :Terungkap, DKI Butuh Kebijakan dan Regulasi Tepat Pengelolaan Air Bersih
Sementara itu, Direktur Pelayanan PAM Jaya Syahrul Hasan menuturkan, diperlukan peran semua pihak untuk menjaga ketersediaan suplai air baku, termasuk melalui konservasi lingkungan.
"Kami mendapatkan mandat untuk merealisasikan cakupan layanan air bersih 100 persen di Jakarta pada tahun 2030. Untuk itu, kelestarian sumber-sumber air perlu dijaga," jelas Syahrul.
Apalagi kata Syahrul, salah satu dari 8 misi Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto adalah Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
"Pada masa pemerintahan Pak Prabowo, air juga menjadi salah satu dari 17 program prioritas yakni, swasembada pangan, energi, dan air," ucapnya.
Untuk diketahui, diskusi dan talkshow dengan 'Issu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan menjadi Prioritas Pembangunan' merupakan lanjutan dari beberapa diskusi sebelumnya.
Koalisi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI) yang ditunjuk PAM Jaya dalam menyelenggarakan diskusi sebagai bagian dari edukasi ke masyarakat tentang pentingnya air bersih perpipaan.
Masyarakat diharapkan dapat memahami pemakaian air tanah tidak lagi digunakan. Selain akan berdampak buruk bagi kesehatan, pengambilan air tanah dalam jumlah besar mengakibatkan penurunan permukaan tanah.
Sebelumnya, Pemerhati Jakarta dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, menegaskan pentingnya kebijakan dan regulasi yang tepat dalam pengelolaan air bersih di Jakarta.
Hal itu disampaikan Sugiyanto saat berbicara pada diskusi yang dilaksanakan Koalisi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI) dengan tema "Issu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan menjadi Prioritas Pembangunan" di Journey Coffe, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2025).
Sugiyanto, yang akrab disapa SGY, menjelaskan ada dua kebijakan utama yang perlu diterapkan oleh PAM Jaya, sebagai operator air bersih di Jakarta.
Kebijakan pertama adalah menetapkan standar dan target pelayanan air minum, sementara kebijakan kedua adalah menentukan model kebijakan pengelolaan yang akan digunakan, apakah berbasis perusahaan daerah, swasta, atau kemitraan publik-swasta (public private partnership).
"Kebijakan ketiga yang perlu didorong adalah upaya mendukung infrastruktur dan investasi pemerintah. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah peningkatan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan air," kata SGY dalam diskusi tersebut.
Terkait regulasi, SGY juga menekankan pentingnya pembuatan regulasi yang mengacu pada aturan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan air minum.
Ada beberapa hal yang harus dipastikan dalam regulasi tersebut, seperti: pertama, menjamin hak akses air bagi seluruh masyarakat; kedua, mengatur penyesuaian tarif dan subsidi air; ketiga, penegakan standar kualitas air; keempat, pengawasan terhadap kinerja BUMD PAM Jaya; dan terakhir, mencegah eksploitasi sumber daya air.
