RN - Gerakan Jaga Jakarta menjadi komitmen bersama. Warga Jakarta menyatakan siap melawan para perusuh yang membakar fasilitas umum.
"Ini sudah anarkis dan tidak benar, harus dilawan," tegas warga di Pejompongan, Jakarta Pusat, Senin (1/9).
Diketahui, saat aksi demo menolak tunjangan DPR, beberapa fasilitas umum di Jakarta hancur dibakar. Halte busway, CCTV dan halte MRT.
BERITA TERKAIT :Usai Demo Ada Cipta Kondisi, Rakyat Mendadak Parno Darurat Militer
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta mencapai Rp55 miliar.
Kerusakan itu, di antaranya dialami oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota.
Dari jumlah tersebut, kerugian akibat kerusakan infrastruktur PT MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, sementara kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar.
"Total kerusakan Rp55 miliar," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).
Selanjutnya ia menyebutkan terdapat 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.
Dari jumlah tersebut, enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab.
Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, sudah mulai memperbaiki seluruh halte yang mengalami kerusakan itu sejak Sabtu (30/8).
"Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025," terang Pramono.
Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut.
"Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi," jelas Pramono.
Tak berhenti sampai di situ, dia mengungkapkan Pemprov DKI juga mengeluarkan dana sebesar Rp18 miliar untuk program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama satu pekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.
Estimasi kerugian yang ditanggung Pemprov DKI itu merupakan salah satu hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta pada Senin di Balai Kota DKI Jakarta.
Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri dan Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi.
Aksi Anarkis
Polda Metro Jaya sudah melakukan identifikasi para pelaku anarkis. Polisi mengaku sudah menangkap 1.240 orang yang bertindak anarki selama demo.
"Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 orang, mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Banten," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).
Sementara pelaku perusakan atau penjarahan fasilitas umum, kata Asep, telah diidentifikasi dan segera ditangkap. Namun, dia belum dapat menyebutkan jumlah mereka.
"Untuk yang melakukan perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi, sudah, tinggal tunggu saja, kita melakukan tindakan tegas untuk penangkapan. Untuk jumlah, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena itu teknis. Tim kami masih bekerja," kata Asep.
Lebih lanjut, dia pun mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum.
Namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai, pihaknya tetap mempersilakan.
Senada dengan Kapolda, Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi juga memastikan menindak tegas oknum yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya unjuk rasa.
"Kalau menyampaikan pendapat, saran, sesuai dengan konstitusi (tidak masalah), namun ketika melakukan tindakan anarki itu akan kami tindak tegas," ungkap Deddy.
Dia menambahkan TNI bersama Polisi berkomitmen kuat untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Populer Berita
