.png)
RADAR NONSTOP - Walau sudah berkali-kali diberitakan sejumlah media agar Pemkot Bekasi dapat segera bersikap.
Hingga saat ini pihak RS Bhakti Kartini yang berlokasi di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tidak bergeming dan tetap mengkebiri hak para pejalan kaki. Warga pun berang.
Ahmad Gojali, salah seorang tokoh masyarakat Kayuringin mengungkapkan akan menyeruduk kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang di Kepalai Yayan Yuliana.
"Ini diduga ada main mata antara pihak RS Kartini dengan Pemda. Akan kami temuin Kadishub dan Dinas Perizinan Terpadu untuk segera membongkar lokasi parkiran yang berada di atas trotoar buat pejalan kaki," cetus Ahmad Gojali kepada RADAR NONSTOP, Jumat (22/2).
Ahmad Gojali juga mempertanyakan, apakah pihak RS Kartini sudah melakukan MoU dengan Dinas Perijinan Terpadu serta Dinas Perhubungan terkait pemanfaatan lahan trotoar untuk kepentingan tempat parkir RS Kartini yang dianggap hanya buat pribadi bukan mengedepankan kepentingan umum.
"Kalau ditinjau dari proses perizinan IMB, diduga tidak sesuai dengan Garis Sepadan Jalan. Untuk itu kami akan mendesak Kepala Dinas Perhubungan agar meninjau ulang izin Andalalinnya. Sebab hal ini berpotensi untuk penyerapan PAD Kota Bekasi, terlebih mengembalikan hak bagi pejalanan kaki diatas trotoar tersebut. Loket parkir itu harus dibongkar," tegas Gojali, yang juga selaku Ketua Investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Bekasi.
Dilain sisi, Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kota Bekasi, Ajon Borromeu turut mengungkapkan kalau dirinya secara resmi akan membuat dan melayangkan surat teguran ke Kepala Dinas Perhubungan untuk yang kedua kalinya.
"Jika ini dibiarkan terus, selain merugikan para pejalanan kaki, kemacetan, pihak swasta akan merasa semena-mena mengendalikan aturan main yang ada terlebih tidak memberikan sumbangsihnya buat (PAD) masyarakat banyak dan pembangunan Kota Bekasi," tegasnya.
