RN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia muncul. Dia meralat ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Silang pendapat itu terkait harga asli LPG 3 kilogram (kg). Purbaya menyebut tingginya subsidi LPG, hal ini membuat pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat.
“Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya,” ucap Bahlil di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.
BERITA TERKAIT :Purbaya Dimarahi Luhut, Gara-Gara Kepala BGN (Dadan) Curhat Soal Anggaran MBG Mau Dipotong
Purbaya Melawan Dituding Bahlil Soal Salah Baca Data Gas 3 Kg
Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM menggandeng BPS sebagai upaya mematangkan data penerima subsidi LPG, dengan demikian subsidi untuk LPG 3 kg dapat tersalur dengan tepat sasaran.
Pematangan data penerima subsidi itu sudah disiapkan sejak awal 2025. Pematangan data serupa juga berlaku untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Pada Januari 2025, Bahlil mengatakan bahwa data penerima subsidi tersebut bersumber dari data Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah memutuskan untuk menyatukan data tersebut melalui BPS.
Penyatuan data dari berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pendataan, dengan demikian subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
Setelah pemerintah tuntas mendata para penerima subsidi, maka Bahlil akan segera mengumumkan skema dan siapa saja penerima subsidi. Bahkan, Bahlil menyebut bahwa Purbaya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 kg.
“Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya salah baca data itu, mungkin belum baca data,” kata Bahlil.
Pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg) sebelum selisih harga keekonomian dan yang dibayar masyarakat ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
LPG 3 kg memiliki harga asli Rp42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp12.750 per tabung, atau disubsidi sebesar Rp30.000 (70 persen). Subsidi tersebut memakan anggaran Rp80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.
Purbaya juga menyoroti Pertalite dengan harga seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” kata Purbaya.
